Rabu, 06 September 2017

KEBEBASAN BERBICARA DIJAMIN UU, KESALAHAN BERBICARA (UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)) DIPIDANA SESUAI UU

KEBEBASAN BERBICARA DIJAMIN UU, KESALAHAN BERBICARA (UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)) DIPIDANA SESUAI UU









Oleh :
Fidel Angwarmasse, SH., MH.
( Advokat, Managing Partners Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”, Direktur LBH Sikap Jakarta )

Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat (berbicara), bebas berekspresi dan bebas berkreasi, selama masih dalam koridor dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkreasi adalah salah satu bagian dari demokrasi, namun kebebasan tersebut bukannya tanpa batas karena kebebasan tersebut dibatasi selain oleh hak asasi orang lain juga oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Kebebebasan berpendapat, berekspresi dan berkreasi tidak dapat didefinisikan atau ditafsirkan oleh seseorang secara bebas, yang dapat menghilangkan atau mengaburkan makna dari semangat pelaksanaannya. Artinya, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang mengandung unsur-unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan ternologi serta perubahan budaya sebagai akibat dari pengaruh budaya asing, menjadikan perilaku bhidup bermasyarakat dan bernegara menjadi kompleks. Ditinjau dari segi hukum, perilaku tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perilaku yang sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku  dan kedua, perilaku yang tidak sesuai atau dilarang oleh norma atau hukum yang berlaku.
Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (internet dan mobile phone) yang semakin pesat menjadikan media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat dan cepat serta mudah diakses. Setiap orang dengan cepat dan mudah dapat mengakses media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Dengan bebas dapat mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya. Dengan cepat dan mudah dapat mengakses media sosial, dapat dengan mudah menginformasikan serta mendapatkan informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. 
Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari media sosial adalah apabila kita memiliki pendapat atau opini, yang ingin disampaikan dengan tujuan agar dapat dilihat, dibaca dan / atau diketahui oleh orang lain, tidak tak perlu bersusah payah mencari media baik media elektronik maupun media massa karena media sosial dapat mewadai tujuan dan keinginan tersebut. Oleh karenanya sering kita temukan berbagai macam postingan pendapat pribadi yang banyak mendapat like bahkan menjadi viral tersebar di media sosial. 
Kelebihan mengakses media sosial sebagaimana disebutkan di atas, terkadang disalahgunakan oleh para pengguna media sosial terutama untuk menjatuhkan orang lain, penyebaran berita bohong dan fitnah. Penyebab penyalahgunaannyapun bermacam-macam mulai dari kepentingan politik, persaingan bisnis, sekedar mencari sensasi bahkan ujaran kebencian terhadap orang atau suatu kelompok tertentu (Hate Speech). 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Dampaknya
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat didefenisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat juga didefenisikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.
Ujaran Kebencian (Hate Speech) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan bahkan dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Ketentuan Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)
Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa ujaran kebencian (Hate Speech) adalah tindakan yang dilarang. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindakan tentang ujaran kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga, diantaranya : 
Pasal Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Pasal 28  dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); dan
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Media Yang Digunakan
Bentuk-bentuk ujaran kebencian (Hate Speech) sebagaimana disebutkan dalam  Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain : 
Penghinaan
Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok);
Pencemaran nama baik
Tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan;
Penistaan
Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak);

Perbuatan tidak menyenangkan
Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain
Memprovokasi
Suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.
Menghasut
Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”.
Menyebarkan berita bohong.
Menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.
Tindakan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan / atau konflik sosial. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain : Dalam orasi kegiatan kampanye, Spanduk atau banner, Jejaring media sosial, Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), Ceramah keagamaan, Media masa cetak atau elektronik, dan Pamflet.

Penegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih (Equality Before The Law)
Melihat dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial khususnya tindakan berupa ujaran kebencian (Hate Speech) maka etika dalam dunia online (penggunaan media social) perlu ditegakkan mengingat dunia online telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. 
Diperlukan tindakan dari penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani tindakan ujaran kebencian (Hate Speech) ini, tebang pilih. Sekali lagi, tanpa tebang pilih. Karena, apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikhawatirkan  akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, serta berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.
Setiap warga negara bebas berpendapat, berekspresi dan berkreasi tetapi dalam penggunaannya tidak dapat dilakukan dengan sekehendak hati atau sebebas-bebasnya. Hak kemerdekaan yang kita miliki tetap dibatasi oleh hak kemerdekaan yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

“Tindak Tegas Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) Tanpa Tebang Pilih (Equality Before The Law), Jaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jakarta, 6  September 2017

Sabtu, 26 Agustus 2017

KONTRAK PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT (PETUANAN LAUT), SALAH SATU PENYEBAB ILLEGAL FISHING

KONTRAK PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT (PETUANAN LAUT), SALAH SATU PENYEBAB ILLEGAL FISHING



Oleh :
Fidel Angwarmasse, SH., MH.
( Advokat, Managing Partners Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”, Direktur LBH Sikap Jakarta )

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 kilometer persegi (mencakup lautan dan daratan). Dari total luas wilayah seluas 5.193.250 kilometer persegi, dua pertiga bagiannya merupakan perairan seluas 3.166.080 kilometer persegi sedangkan luas daratan 2.027.170 kilometer persegi. Setelah berlaku efektif (enter into force) Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tanggal 16 November 1994, maka luas wilayah Indonesia bertambah menjadi 8.193.163 km², yang terdiri dari 2.027.087 km² daratan dan 6.166.163 km² lautan. Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara dan 2,7 km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Luasnya perairan Indonesia tentunya mengandung potensi sumber daya kelautan yang melimpah, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, ditata, dikelola serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, potensi sumber daya kelautan yang melimpah tersebut, salah satu contoh ikan, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara mengambil secara illegal yang biasa disebut dengan illegal fishing (Penangkapan Ikan Secara Illegal).
Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 30 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25 % dari total potensi perikanan Indonesia. Daerah-daerah yang menjadi titik rawan praktik illegal fishing terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).
Penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) tidak hanya dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA), melainkan juga dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII). Pada tahun 2016 kapal yang ditangkap berjumlah 163 kapal, terdiri dari 23 kapal Indonesia dan 140 kapal asing. Kapal asing didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 83 kapal, Filipina 29 kapal, Malaysia 26 kapal, Thailand 1 kapal dan dan RRT (China) 1 kapal. Hingga bulan Juni 2017, kapal yang ditangkap berjumlah 182 kapal terdiri dari 116 kapal Indonesia dan 66 kapal Asing. Kapal asing berbendera Indonesia 116, Vietnam 54 kapal, Malaysia 6 kapal, Filipina 5 kapal dan Taiwan 1 kapal.
Untuk memberikan efek jera kepada pelaku penangkapan ikan secara ilegal, salah satu tindakan yang dilakukan yaitu berupa penenggelaman. Pada tahun 2016, jumlah kapal yang ditenggelamkan sebanyak 116 kapal, terdiri dari 111 kapal ikan asing, meliputi 59 kapal Vietnam, 27 kapal Malaysia, 22 kapal Filipina, 1 kapal China, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize dan 5 kapal ikan Indonesia. Hingga Juni 2017, jumlah kapal yang ditenggelamkan sebanyak 81 kapal, terdiri dari 75 kapal ikan asing, meliputi 46 kapal Vietnam, 18 kapal Filipina, 11 kapal Malaysia dan 6 kapal kapal ikan Indonesia.
Penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) dikategorikan menjadi 3 bentuk, yaitu : illegal, Unreported dan Unregulated atau sering disingkat dengan IUU. Illegal, dilakukan dengan cara menangkap ikan tanpa izin, menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan/atau tidak sesuai izin, menangkap tidak sesuai dengan wilayah / fishing ground dan/atau jalur yang tercantum dalam izin, dan melakukan alih muat ikan ke luar Indonesia (transhipment). Unreported, dilakukan dengan cara tidak mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan sehingga jumlah ikan yang sebenarnya ditangkap tidak diketahui dan tidak terlapor dengan benar. Sedangkan untuk Unregulated, dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Modus yang sering dilakukan untuk melancarkan ketiga pelanggaran atau tindak pidana tersebut, antara lain mempekerjakan ABK Asing, menonaktifkan transmiter ketika ditengah laut, melanggar jalur atau wilayah penangkapan ikan, dan melakukan alih muat di tengah laut untuk langsung di bawah ke luar Indonesia. Modus lainnya, dilakukan dengan cara : Pertama, Pinjam Izin yaitu menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain. Kedua, Ganti Baju yaitu kapal eks asing diubah seolah-olah menjadi kapal buatan dalam negeri; dan yang Ketiga, pulang tanpa deregistrasi (tidak lapor ulang) yaitu kapal eks asing keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi.
Illegal fishing bukanlah permasalahan baru, melainkan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai, karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu bahkan hingga saat ini masalah illegal fishing masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang suli. Disamping itu salah satu penyebabnya adalah maraknya kontrak / perjanjian pengelolaan hak ulayat perikanan laut (Petuanan Laut) yang dilakukan antara kepala desa atau ketua adat dengan pihak swasta (pengusaha bisnis perikanan).
Di Kabupaten Kepulauan Aru misalnya, kontrak / perjanjian pengelolaan hak ulayat perikanan laut (Petuanan Laut), sudah sering terjadi. Fakta yang pernah terjadi bahwa dalam kontrak yang dibuat, hanya diperuntukan untuk beberara jenis hewat laut tertentu saja, misalnya Udang, namun pelaksanaannya di lapangan, pengusaha bisnis perikanan melakukan kegiatan atau aktifitas yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu tidak hanya menangkap udang, melainkan juga menangkap ikan dan hasil laut lainnya, bahkan yang sangat memprihatikan, penangkapan tersebut dilakukan dengan menggunakan Trawl atau Pukat Harimau.

Hentikan kontrak / perjanjian pengelolaan hak ulayat perikanan laut (Petuanan Laut) jika tidak ada pengawasan dari pemerintah baik dalam hal pemberian izin hingga pelaksanaan kegiatan atau aktifitas penangkapan.

Kontrak / perjanjian petuanan laut yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka dapat menjadi penyebab terjadinya praktek penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing). Disamping itu, tidak adanya ketegasan dari pemerintah serta aparat penegak hukum terhadap pengusaha bisnis perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal, adalah merupakan bentuk pembiaran.
Pengelolaan petuanan laut, seharusnya bisa menjamin kehidupan masyarakat hukum adat setempat, namun faktanya justru menjamin kehidupan oknum-oknum tertentu serta pengusaha bisnis perikanan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya kepala desa atau ketua adat masyarakat desa setempat, melainkan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk menjamin hal tersebut, perlu ditingkatkan peran pengawas perikanan. Peran pengawasan sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pengelolaan serta pemanfaatan petuanan laut, benar-benar dapat dimanfaatkan guna sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Perangi Ilegal Fishing.
Jadikan Illegal Fishing Sebagai Musuh Bersama


Jakarta, 23 Agustus 2017

Kamis, 04 Agustus 2016

SURAT PERMOHONAN SP2HP

No.      : 022 / SK / FA & P / VII / 2016
Hal.     : Permohonan Perkembangan Perkara (SP2HP) atas Laporan Polisi No. : LP/1550/K/VII/2015/PMJ/Resta Depok, tanggal 15 Juli 2015
Lamp.  : 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa
 



Kepada
Yth.  Kepala Kepolisian Resort Kota Depok;
Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal;
Cq. Penyidik pada Satreskrim yang menangani perkara tersebut.
Jl. Margonda Raya 14, Kota Depok 16431
Di -
D E P O K


Dengan segala hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

FIDELIS ANGWARMASSE, SH.
Beralamat di Law Office “ FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS”,
Elysium Garden, Jl. Boulevard Alam Hijau No. 3, Lippo Cikarang – 17550
Telp. 021 933 89928., Hp. 082199744546 // 081213684821

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2015 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien yang bernama :

Nama                  : ANA KRISTINA
Umur                  : 42 Tahun ( Madiun, 06 Maret 1973 )
Jens Kelamin      : Perempuan
Agama                : Kristen
Pekerjaan            : Karyawan Swasta
Alamat               : BSI Jl. Anggrek 3 C 6 / 42, Rt. 001 / Rw. 011, Pengasinan, Sawangan.

Sehubungan dengan Laporan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam Laporan Polisi No. : LP/1550/K/VII/2015/PMJ/Resta Depok, tanggal 15 Juli 2015, atas nama Pelapor ANA KRISTINA, pada Kepolisian Resort Kota Depok, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.         Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, klien kami ANA KRISTINA melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan sejumlah uang milik Pelapor sebesar Rp. 34.700.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh : DIDIK SODIKIN Lc., Pekerjaan / Jabatan  : Pimpinan Proyek, No. KTP. : 32.77.71.1003/06925/71029233, Alamat : Jl. Takraw G-11, Rt. 02 / 05, Bumi Pancoran Mas Mampang – Pancoran Mas, Depok – Jawa Barat., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, tersebut dalam Laporan Polisi No. : LP/1550/K/VII/2015/PMJ/Resta Depok, tanggal 15 Juli 2015, atas nama Pelapor ANA KRISTINA;

2.         Bahwa atas laporan sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas, telah pula dilakukan pemeriksaan saksi atas nama Hari Wijayanti Pada hari Rabu tnggal 19 Agustus 2015;

3.         Bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan bahwa :

Pasal 31 Ayat (2) :
Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi :
a.       120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
b.      90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
c.       60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
d.      30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

4.         Bahwa terhitung sejak Laporan Polisi sebagaimana tersebut pada angka (1) hingga surat permohonan ini kami sampaikan yaitu tanggal 15 Juli 2015 s/d Juli 2016, genap 1 (satu) tahun perkara yang dilaporkan oleh klien kami, ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polresta Depok;

5.         Bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa :

Pasal 39 Ayat (1) :
 “Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan”

6.         Bahwa genap 1 (satu) tahun Laporan Polisi sebagaimana tersebut pada angka (1) ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polresta Depok namun tidak ada kejelasan perkembangannya karena hingga saat ini Penyidik Satreskrim Polresta Depok tidak pernah memberikan SP2HP yang merupakan hak Pelapor;

7.         Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

Pasal 40 Ayat (1) :
SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
a.       Pokok perkara;
b.      Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
c.       Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
d.      Rencana tindakan selanjutnya; dan
e.       Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

8.         Bahwa hingga saat ini, kami Pihak Pelapor tidak mengetahui perkembangan Laporan Polisi No. : LP/1550/K/VII/2015/PMJ/Resta Depok, tanggal 15 Juli 2015, atas nama Pelapor ANA KRISTINA, apakah telah ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak ditindaklanjuti prosesnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami meminta kepada Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum cq. Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal yang menangani perkara tersebut, untuk :

1.      Memberikan perkembangan perkara secara tertulis sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya (SP2HP) atas Laporan Polisi No. : LP/1550/K/VII/2015/PMJ/Resta Depok, tanggal 15 Juli 2015, atas nama Pelapor ANA KRISTINA;
a.      Apabila ditemukan cukup bukti agar melanjutkan proses penyidikannya; dan
b.      Apabila tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana agar mengambil langkah kepastian hukum berupa penghentian penyidikan (SP-3);

2.      Mohon SP2HP ditujukan ke Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”, Elysium Garden, Jl. Boulevard Alam Hijau No. 3, Lippo Cikarang – 17550.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juli 2016
Hormat Kami,
Penasehat Hukum Pelapor ANA KRISTINA






( FIDELIS ANGWARMASSE, SH. )


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.      Irwasda Polda Metro Jaya di Jakarta;
2.      Kabid. Propam Polda Metro Jaya di Jakarta;
3.      Kabag. Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Jakarta;
4.      Kompolnas di Jakarta;
5.      Komnasham di Jakarta ;
6.      Klien;

7.      Arsip.

SURAT PERINGATAN (SOMASI)

No.      : 023 / SP / FA & P / VII / 2016
Hal.     : SURAT PERINGATAN (SOMASI)
Lamp.  : Fotocopy Surat Kuasa

 



Kepada
Yth.  Bapak ASEP ISKANDAR
         Kepala Desa Cibatutiga
Di -
Tempat


Dengan segala hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

FIDELIS ANGWARMASSE, SH.

PETRUS ANGWARMASSE, SH.
Kesemuanya beralamat di Law Office :
FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS”,
Elysium Garden, Jl. Boulevard Alam Hijau No. 3, Lippo Cikarang – 17550
Telp. 021 933 89928., Hp. 082199744546 // 081213684821

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien yang bernama :

Nama               : SAPRI BIN INUNG
Umur               : 57 Tahun (Bogor, 20 Maret 1959)
Jenis Kelamin  : Laki Laki
Pekerjaan         : Wiraswasta
Alamat            : KP. Gandoang, Rt. 001, Rw. 004, Gandoang, Cileungsi, Bogor.
Bahwa melalui somasi ini, kami sampaikan kepada Bapak ASEP ISKANDAR, bahwa terhitung sejak tanggal 26 Juni 2016, permasalahan yang menyangkut klien kami dengan bapak, sehubungan dengan hak klien kami yaitu fee atas jasa transaksi jual beli lokasi tanah yang terletak di Blok Tegal Jaingin, Cekdam, Leweung Cau dan Tegal Dengkeng, Kampung Bakang Loa Rt. 05, Rw. 02, Desa Cibatutiga, Kec. Cariu, Kab. Bogor, telah dilimpahkan seluruhnya kepada kantor kami;

Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang kami miliki, perlu kami terangkan beberapa hal sebagai berikut :

1.         Bahwa pada hari Rabu, 11 Maret 2015, telah dilakukan kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan Fee tentang fee atas jasa transaksi jual beli lokasi tanah yang terletak di Blok Tegal Jaingin, Cekdam, Leweung Cau dan Tegal Dengkeng, Kampung Bakang Loa Rt. 05, Rw. 02, Desa Cibatutiga, Kec. Cariu, Kab. Bogor antara Bapak ASEP ISKANDAR selaku Kepala Desa Cibatutiga dan Aday Hidayat, yang bertindak atas nama Koordinator Pemilik Tanah yang terletak di Blok Tegal Jaingin, Cekdam, Leweung Cau dan Tegal Dengkeng, Kampung Bakang Loa Rt. 05, Rw. 02, Desa Cibatutiga, Kec. Cariu, Kab. Bogor, disebut PIHAK PERTAMA dengan Sandi CS (Termasuk klien kami SAPRI BIN INUNG), yang bertindak atas nama Mediator Pembeli Lokasi Tanah Pihak Pertama dari PT. Widodo Makmur Perkasa, disebut PIHAK KEDUA;

2.         Bahwa isi Surat Pernyataan Fee sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas, yakni “PIHAK PERTAMA bersedia mengeluarkan atau membayar fee atas jasa transaksi jual beli lokasi tanah PIHAK PERTAMA dengan luas dan harga yang telah disepakati dengan PT. Widodo Makmur Perkasa senilai Rp  10.000.00/m2  (sepuluh  ribu rupiah per meter persegi) kepada PIHAK KEDUA”;

Bahwa secara senyatanya, sekitar bulan September 2015 menjelang Hari Raya Idul Adha, telah ada pembayaran dari PT. Widodo Makmur Perkasa kepada  Bapak ASEP ISKANDAR untuk pembebasan tanah sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas, seluas 10 Ha (Sepuluh Hektar);

Bahwa mendengar informasi tentang pembayaran sebagaimana tersebut pada angka (3) di atas, telah beberapa kali klien kami meminta bagian fee-nya kepada Bapak ASEP ISKANDAR sebagaimana yang telah disepakati bersama, namun hingga Surat Peringatan (Somasi) ini kami sampaikan, bagian fee yang menjadi hak klien kami, tidak juga Bapak ASEP ISKANDAR berikan;

Bahwa kami sangat mengharapkan kebijaksanaan dan itikad baik Bapak ASEP ISKANDAR, selaku Kepala Desa Cibatutiga, guna penyelesaian permasalahan ini secara musyawarah mufakat, sebelum permasalahan ini kami ajukan penyelesaiannya melalui Jalur Hukum, berdasarkan Bukti-Bukti yang kami miliki, didukung oleh Saksi-Saksi dari Warga Pemilik Tanah yang dilakukan pembebasan.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami atas nama klien kami mengirimkan “SURAT PERINGATAN (SOMASI)“ agar Bapak ASEP ISKANDAR segera :

1.      MEMBERIKAN PENJELASAN TERTULIS KEPADA KAMI TENTANG PERKEMBANGAN TERAKHIR PEMBEBASAN TANAH TERSEBUT;

2.      MEMBERIKAN BAGIAN FEE YANG MENJADI HAK KLIEN KAMI, SEBAGAIMANA YANG BAPAK KETAHUI SENDIRI SERTA TELAH DISEPAKATI BERSAMA, APABILA PT. WIDODO MAKMUR PERKASA TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN;

Penjelasan tertulis tentang perkembangan terakhir pembebasan tanah ditujukan ke kantor kami Law Office “FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS”, Elysium Garden, Jl. Boulevard Alam Hijau No. 3, Lippo Cikarang – 17550, selambat-lambatnya 7 hari (1 minggu) sejak Surat Peringatan (Somasi) ini kami sampaikan kepada Bapak Asep Iskandar yakni pada hari Selasa, 02 Agustus 2016.

BAHWA APABILA SAMPAI BATAS WAKTU TERSEBUT TERNYATA BAPAK ASEP ISKANDAR TIDAK MENGINDAHKAN SURAT PERINGATAN (SOMASI) INI, MAKA DENGAN SANGAT MENYESAL, MASALAH INI AKAN KAMI AJUKAN PROSES SECARA HUKUM (BAIK SECARA PIDANA MAUPUN SECARA PERDATA), YANG AKHIRNYA AKAN MERUGIKAN NAMA BAIK BAPAK ASEP ISKANDAR SELAKU KEPALA DESA CIBATUTIGA.

Demikian Surat Peringatan (Somasi) ini kami sampaikan, atas perhatian dan itikad baik Bapak Asep Iskandar, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 26 Juli 2016
Hormat Kami,
Kuasa Hukum SAPRI BIN INUNG





( FIDELIS ANGWARMASSE, SH. )





 ( PETRUS ANGWARMASSE, SH. )


Tembusan kepada:

1.      Klien Bapak SAPRI BIN INUNG;

2.      Arsip.