Kamis, 06 November 2014

MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh  :
Fidelis Angwarmasse, SH. *

Indonesia negara hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk Unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
UU Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Keharusan pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bunyi pasal tersebut, dalam perkembangannya dirasakan merupakan bentuk diskriminasi serta pelanggaran negara terhadap hak konstitusi dan Hak Asasi Manusia warga negaranya.
Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Walaupun secara tegas telah diatur dalam pasal tersebut, namun sangat disayangkan negara justru melarang serta membatasi perkawinan beda agama, sebagaimana bunyi pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
Konsekuensi larangan serta pembatasan tersebut, negara sendiri telah membuka ruang seluas-luasnya untuk terjadinya penyelundupan hukum. Pasangan berbeda agama akan melakukan berbagai cara agar dapat melangsungkan perkawinannya, yaitu dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri atau bahkan salah satu pasangan berpura-pura pindah agama.
Seperti diketahui, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan saat ini sedang dalam proses Judisial Review di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh 5 orang mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diantaranya Anbar Jayadi, Luthfi Saputra, Varida Megawati Simarmata, Agata Yuvens dan Rangga Sujud Widigda selaku Pemohon. Dalil pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia, yang imbasnya masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan pernikahan beda agama justru menghindari pasal tersebut dengan cara ‘penyelundupan hukum’. Yaitu, dengan menggunakan modus pernikahan di luar negeri atau juga penikahan secara adat. Atas dasar tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak punya kekuatan hukum yang mengikat.
Terdapat pro kontra sehubungan dengan Judisial Review Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Menurut Nikson Lalu, Anggota Komisi Hukum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dalam keterangannya di persidangan sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Perkawinan memberikan keterangan bahwa ketentuan yang melarang adanya perkawinan beda agama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Larangan itu berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai moral seperti hidup bersama tanpa perkawinan atau kumpul kebo. Banyak pasangan yang beda agama terjebak dalam situasi yang tidak mereka kehendaki yaitu tidak memiliki rasa moral seperti hidup bersama tanpa menikah. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengandung potensi hilangnya pengakuan atas pernikahan beda agama. Catatan sipil menolak untuk mencatatkan pernikahan pasangan beda agama. Pasal tersebut, justru membuat potensi penyimpangan moral dan spiritual karena banyaknya catatan sipil menolak menikahkan pasangan-pasangan tersebut. Nikson mengakui gereja bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Harus juga patuh pada peraturan negara. Meski demikian, hal itu bukan berarti gereja tidak diperbolehkan kritis terhadap kebijakan negara yang bersifat diskriminatif. Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan, karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang untuk menikah.
Pendapat berbeda muncul dari Saiful Bahri, Kepala Divisi Hukum Muhammadiyah, sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian UU Perkawinan, Saiful Bahri menyampaikan bahwa hukum positif Indonesia tidak mewadahi dan tak mengakui perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut (beda agama) tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu KUA. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak mencerminkan adanya pelanggaran hak azasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang didalilkan oleh lima Mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pemohon. Apabila perkawinan tidak berdasarkan agama dan kepercayaannya itu, maka hal tersebut bertentangan dengan alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan : “Suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa …...
Permasalahan perkawinan beda agama, bukanlah permasalahan agama itu sendiri melainkan permasalahan bagaimana tanggungjawab negara melalui produk hukumnya, dapat melindungi serta menjamin terlaksananya hak-hak warga negaranya. Dalam konteks negara hukum, permasalahan perkawinan beda agama adalah permasalahan hukum, bukan permasalahan agama. Sedangkan tafsiran agama tentang perkawinan beda agama adalah permasalahan teologis dan tafsiran-tafsiran agama. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka sudah sepatutnya yang menjadi dasar adalah hukum nasional. Meskipun hukum nasional (UU Perkawinan) mengacu pada hukum agama, namun cendrung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.
Hukum (UU) tidak boleh sarat diskriminasi. Harus berlaku umum, tidak boleh ada satu produk hukum pun yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lainnya. Setiap warga negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apa pun latar belakangnya, entah latar belakang agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Setiap pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan kesamaan dan kesederajatan warga negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa membedakan antara satu kelompok warga negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama dan kepercayaan.
Melarang Perkawinan Beda Agama merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.


Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum
    Founder dan Managing Partner
    Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”
    Jl. Sungai Sambas III No. 5, 3rd Floor, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
         Telp. 021 93389928
         Hp. : 082199744546 // 085821313103
         Pin : 73D42C7D


Sabtu, 01 November 2014

PENJARA BAGI MUHAMAD ARSYAD DAN AZAS EQUALITY BEFORE THE LAW : WAJAH HUKUM INDONESIA “BOPENG” SEBELAH

Sosial media dalam perkembangannya, semakin ramai dan canggih penggunaannya, ditambah lagi dengan adanya  situs-situs  internet  yang  menyediakan  content-content  social  network  yang  beragam. Misalnya facebook, yang  sudah  sangat  banyak  dipakai  dari  berbagai  macam kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa. Media internet tidak hanya sekedar sebagai media komunikasi saja melainkan juga tidak terlepas dari dunia pergaulan sosial, dunia bisnis dan pendidikan. Melalui media internet pula lah, marak terjadi tindak pidana penipuan,  pencemaran  nama  baik / penghinaan,  kejahatan seksual  (pornoaksi  dan  pornografi),  judi  online  dan tindak pidana lainnya.
Terdapat beberapa kemungkinan diketahui terjadinya tindak pidana, yaitu : Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP), Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP), Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP), dan Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya Tindak Pidana. Berdasarkan empat kemungkinan tersebut, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat diproses secara hukum, yang tentunya tetap mengedepankan azas Praduga Tak Bersalah “Presumption Of Innocent”, hingga ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam ilmu hukum, dikenal adanya azas Equality Before The Law, dimana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Mencoba menerapkan asas tersebut dalam kaitannya dengan perkara yang dialami Muhamad Arsyad (24 tahun), dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan di depan hukum dapat diartikan persamaan dalam menindak pelaku tindak pidana. Secara tegas dikatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, hal tersebut berarti semua orang harus diperlakukan sama apabila diduga melakukan tindak pidana, tanpa membedakan status sosial, entah kaya ataupun miskin, anak pejabat atau anak petani, pejabat atau masyarakat sipil. Semuanya sama. Namun sangat disayangkan, kenyataannya berkata lain. Penangkapan terhadap Muhamad Arsyad hanya karena yang diserang “korbannya” adalah Petinggi Partai Politik dan Calon Presiden (saat ini Presiden Republik Indonesia). Kenyataan tersebut menunjukan betapa Wajah Hukum Indonesia “Bopeng” sebelah. (Bopeng artinya cacat yg berupa lubang-lubang (lekuk-lekuk) kecil pd kulit).
Jika memang negara Indonesia adalah benar-benar negara hukum (rechtstaat) yang mengagungkan dan mengedepankan azas Equality Before The Law dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana melalui media sosial (internet), maka sudah seharusnya bukan hanya Muhamad Arsyad (24 tahun) saja yang harus mendekang di dalam penjara.
Berdasarkan pemberitaan di media masa, Muhamad Arsyad dikenakan Pasal 29 Juncto Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Telah ditegaskan sebelumnya bahwa kemungkinan diketahui terjadinya tindak pidana, salah satunya karena diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya Tindak Pidana.
Mayoritas pasal yang dikenakan terhadap Muhamad Arsyad termasuk dalam Tindak Pidana (Delik) Biasa, yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jika ingin berkata jujur dan menegakkan hukum setegak-tegaknya, bukan hanya Muhamad Arsyad yang melakukan aksinya di media internet, namun masih banyak dan sangat banyak pelaku-pelaku tindak pidana yang melakukan aksinya melalui media internet dan masih bebas berkeliaran. Pertanyaan yang mencul kemudian adalah :
1.        Apakah selama ini aparat penegak hukum “penyidik” menutup mata terhadap sekian tindak pidana yang marak terjadi di media internet ???
2.        Apakah fasilitas yang dimiliki serta digunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak cukup canggih untuk mengetahui adanya tindak pidana yang marak terjadi di media Internet ???
3.        Apakah penyidik hanya akan menindak pelaku tindak pidana melalui media internet jika korbannya adalah pejabat atau orang kaya ???
Berikut beberapa referensi perkara tindak pidana yang korbannya adalah pejabat dan Kepala Negara serta orang kaya :
1.        Kritik Wali Kota Lewat Facebook, Dua Pemuda Ditangkap
2.        Hina SBY, Monang Kena 6 Bulan
3.        Hina Presiden Jokowi, Pembantu Tukang Sate Ditangkap Polisi
4.        Ibu Ervani Menangis Gara-Gara Curhat di Facebook Anaknya Dipenjara
http://m.beritajogja.co.id/2014/10/31/ibu-ervani-menangis-gara-gara-curhat-di-facebook-anaknya-dipenjara/ 
Berdasarkan kenyataan tersebut serta kenyataan yang selama ini terjadi, azas equality before the law tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh, azas tersebut tidak lebih dari sekedar jargon politik dari para petinggi negara. Jika azas ini diterapkan dengan sungguh-sungguh maka kasus-kasus seperti yang dialami oleh Muhamad Arsyad tidak akan terjadi bahkan dimungkinkan dapat meminimalisir praktek-praktek pornoaksi dan pornografi melalui media sosial (internet).
Semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law), telah bergeser pengertiannya menjadi “hanya orang-orang biasa saja yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum”. Dalam kaitannya dengan perkara yang dialami Muhamad Arsyad (24 tahun), maka hanya orang-orang yang melakukan tindak pidana, yang menyerang kehormatan dan martabat pejabat atau orang kaya saja yang dapat dipidana. Dalam pengertian bahwa penerapan azas persamaan kedudukan di depan hukum terhadap pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila korbannya adalah pejabat atau orang kaya. Inilah pandangan miris masyarakat awam terhadap terhadap wajah hukum Indonesia.
Itulah realitanya. Sungguh sangat disayangkan.


*  Fidelis Angwarmasse, SH.
    Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum
    Founder dan Managing Partner
    Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”
    Jl. Sungai Sambas III No. 5, 3rd Floor, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
         Telp. 021 93389928
         Hp. : 082199744546 // 085821313103

         Pin : 73D42C7D

Minggu, 26 Oktober 2014

PENAWARAN JASA HUKUM

PROPOSAL
PENAWARAN JASA HUKUM



A.          PENDAHULUAN
Peranan dunia usaha dalam situasi pasca krisis multidimensi diharapkan dunia usaha harus tetap terjaga dan terlindungi eksistensinya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dalam rangka melaksanakan program-program nasional, regional maupun pada tingkat lokal.
Tuntutan Penegakan Hukum (Law Enforcement) menjadi gema reformasi hingga saat ini, mengingat dunia usaha pada era sebelumnya menjadi target pemerasan bagi penguasa maupun kekuatan-kekuatan besar diluar penguasa sehingga iklim usaha tidak dapat menjalankan usahanya secara sehat maka sudah saatnya dunia usaha harus dapat menjalankan usahanya secara sehat tanpa ada kekhawatiran maupun ancaman dari pihak manapun agar iklim usaha di republik ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-atruran hukum yang ada maka perlu adanya perlindungan hukum bagi dunia usaha sehingga ada kepastian hukum bagi dunia usaha.
Law Office “FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS” yang bergerak dalam bidang pelayanan hukum bagi masyarakat yang bertekad untuk bekerja secara profesional dan didukung oleh tenaga-tenaga yang memiliki kualifikasi di bidang hukum bisnis serta berpengalaman dalam dunia Litigasi (Beracara di Pengadilan) serta memiliki komitmen terhadap penegakan hukum bermaksud menawarkan jasa Perlindungan dan pelayanan hukum.
Untuk itu dibutuhkan adanya Tenaga yang Ahli (expert) di bidang hukum, yang tidak sekedar berpengetahuan hukum, tetapi harus betul-betul berprofesi sebagai praktisi hukum dan atau konsultan hukum yang berpengalaman. Untuk dapat membantu memecahkan persoalan-persoalan perusahaan dari segi hukumnya, tanpa terkecuali memberikan advice - advice dan pertimbangan-pertimbangan hukum ataupun opini hukum (legal opinion) terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia usaha.

B.           DATA PERUSAHAAN

Law Office “FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS” didirikan pada tanggal 16 Mei 2009, berkedudukan di Jl. Bima Sakti No. 71 Sapen, Demangan, Yogyakarta, dan saat ini berkedudukan di Jl. Sungai Sambas III No. 5, 3rd Floor, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mempunyai komitmen untuk turut menjunjung tinggi kehormatan profesi Advokat demi penegakan hukum yang benar dan terwujudnya keadilan hukum bagi masyarakat.

Law Office “FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS” adalah Kantor Hukum yang didirikan dengan visi “Yang Terpenting Bukan Kepastian Hukum Melainkan Keadilan Bagi Masyarakat” dan memiliki misi utama untuk memberikan layanan hukum yang optimal kepada klien.

Kantor kami memiliki dedikasi tinggi dan selalu bekerja berdasarkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum pada klien, dimana ukuran utama kesuksesannya adalah kepuasan klien. Untuk meraih kepuasan klien, sangat memperhatikan apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan tujuan-tujuan dari klien. Sehingga, komitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik kepada klien yang dilakukan melalui optimalisasi pengetahuan dan ketrampilan hukum benar-benar terwujud.


Para Advokat & Konsultan Hukum :
1.      Fidelis Angwarmasse, S.H. (Konsultan Hukum Pidana)
2.      Mohamad Yusuf, S.H., LLM. (Konsultan Hukum Perburuhan)
3.      Detkri Badhiron, S.H., MH. (Konsultan Hukum Bisnis)
4.      Burhanul Akbar Pasa, SH. (Konsultan Hukum HKI)
5.      Hendra Rudiansyah, SH. (Konsultan Hukum)
6.      Alowisius Angwarmasse, SH. (Konsultan Hukum Pertanahan)
7.      Andre Goraniko, SH. (Konsultan Hukum Perdata)

Staff/Karyawan :
1.      Moriana Ancelina Angwarmasse, SE. (Secretary)
2.      Nurmah, SE. (Finance & Control Manager)
3.      Lino Suhartono, SE.

Struktur Organisasi


 











                                                                    












Pengalaman penanganan Perkara :
1.      Tindak Pidana Khusus
a.       Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat dan Sarana Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala 2011 ;
b.      Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Bank Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya ;
c.       Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Bank Jawa Barat Banten Cabang Surabaya ;

2.      Perdata
a.       Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja , dengan Penggugat (Klien) PT. The Far East di Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
b.      Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan Penggugat (Klien) Buruh PT. Strakx Design Bantul di Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

3.      Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Gugatan Merek “Ayam Lepaas” dengan klien (Penggugat) Ahmad Syaiful Bahri, S.Sos., pada Pengadilan Niaga Medan.
Disamping beberapa perkara tersebut di atas, ada pula beberapa perkara pidana biasa, perdata, pertanahan, dan lain sebagainya.

C.          JASA PELAYANAN HUKUM

Law Office “FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS” memberikan layanan kepada perusahaan, organisasi, individual, lembaga pemerintah maupun swasta yang kesemuanya mendapatkan derajat layanan yang profesional tanpa membeda-bedakan latar belakang klien.

Law Office “FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS” memberikan layanan hukum pada wilayah litigasi baik keperdataan (civil) maupun kepidanaan (criminal), peradilan agama, tata usaha negara, hukum perusahaan (corporate law), Hak Atas Kekayaan Intelektual (intelektual property right), juga melayani dan membantu klien dalam menghadapi berbagai sengketa bisnis, perusahaan, keluarga/perdata hingga sengketa politik yang membawa implikasi hukum baik melalui pendekatan negosiasi, mediasi, arbitrase (ADR/Alternate Dispute Resolution), hingga litigasi di kepolisian sampai pengadilan.

Ruang lingkup Pelayanan

Non Litigasi, meliputi :
1.        Legal Advice
Kami dapat memberikan nasihat hukum baik lisan maupun tulisan terhadap permasalahan tertentu yang beraspek hukum pada tahap-tahap sebelum atau sesudah kebijakan perusahaan dilaksanakan.
2.         Legal drafting
Kami membuat, memeriksa dan/atau merevisi/ menyempurnakan draft kontrak dan/atau surat-surat lain yang mempunyai konsekwensi Yuridis yang berlaku dalam hubungan antara klien dengan pihak rekanan atau pihak lain.
3.        Legal Opinion,
Pada item ini, kami dapat memberikan pendapat yang didasarkan pada bukti bukti yang dimiliki pihak-pihak dan terkait pula dengan posisi klien di “muka hukum” ;
4.        Somasi,
Kami dapat memberikan teguran tertulis atas kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat atau berakibat merugikan klien oleh karena tidak dipenuhinya suatu prestasi ;
5.        Negosiasi,
Kami dapat melakukan upaya upaya untuk secara maksimal mengupayakan tercapainya kesepakatan. Dalam hal ini upaya untuk mencapai kesepakatan di luar Pengadilan yang merupakan bagian dari upaya alternatif penyelesaian suatu kasus yang dihadapi klien ;
6.        Legal Investigasi,
Kami dapat meneliti, menyelidiki, memeriksa dan selanjutnya memberi pertimbangan mengenai keadaan suatu objek, terutama mengenai status, kedudukan dan keabsahannya menurut hukum;

Litigasi, meliputi :
1.        Dalam perkara pidana mendampingi dan membela klien ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri;
2.        Dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara mewakili dan melakukan pembelaan di Pengadilan yang bersangkutan;
3.        Membuat surat Gugatan, Gugatan Rekonvensi, Eksepsi/jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan, Pledoi, memeriksa saksi-saksi dan membuat surat-surat yang baik menurut hukum;
4.        Mengajukan upaya hukum Eksekusi demi kepentingan klien atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (In kracht Van Gewijs) dan atau atas dasar dokumen yang dipersamakan dengan putusan tersebut menurut hukum;
5.        Mengajukan perlawanan (Verzet), Intervensi ataupun bantahan terhadap suatu gugatan yang tidak berhubungan dengan klien tetapi merugikan klien;
6.        Melakukan upaya hukum ditingkat Banding, Kasasi maupun upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali (PK), dst.
7.        Memberikan beberapa pilihan penyelesaian perselisihan dalam situasi yang menguntungkan demi kepentingan klien;

Preferensi untuk klien tetap :
1.        Klien berhak untuk mengundang kami;
2.        Klien berhak menghubungi kami sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3.        Klien berhak untuk didampingi dalam hal-hal atau situasi yang dianggap mendesak;
4.        Klien berhak atas progrest report dari setiap kegiatan/persoalan yang ditangani.

D.    PERSETUJUAN KERJASAMA

Standar kontrak/perjanjian kerjasama sehubungan dengan adanya persetujuan penanganan antara perusahan yang bapak/ibu pimpin dengan kami penyedia jasa pelayanan hukum adalah sebagaimana terlampir dalam proposal ini.

E.     PENUTUP

Demikian sekilas bentuk kerjasama yang dituangkan dalam proposal penawaran ini, kiranya dapat memberikan gambaran yang cukup memadai bagi perusahaan-perusahaan dan atau instansi-instansi yang berkepentingan terhadap jasa Pelayanan Hukum dan Konsultan Hukum.

Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan berkenan dan dapat memperluas pengetahuan mengenai keberadaan profesi kami,

Atas perhatiannya, kami Law Office “FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS” mengucapkan terima kasih.


Hormat kami,




Fidelis Angwarmasse, S.H.


Share It