Kamis, 06 November 2014

MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh  :
Fidelis Angwarmasse, SH. *

Indonesia negara hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk Unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
UU Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Keharusan pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bunyi pasal tersebut, dalam perkembangannya dirasakan merupakan bentuk diskriminasi serta pelanggaran negara terhadap hak konstitusi dan Hak Asasi Manusia warga negaranya.
Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Walaupun secara tegas telah diatur dalam pasal tersebut, namun sangat disayangkan negara justru melarang serta membatasi perkawinan beda agama, sebagaimana bunyi pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
Konsekuensi larangan serta pembatasan tersebut, negara sendiri telah membuka ruang seluas-luasnya untuk terjadinya penyelundupan hukum. Pasangan berbeda agama akan melakukan berbagai cara agar dapat melangsungkan perkawinannya, yaitu dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri atau bahkan salah satu pasangan berpura-pura pindah agama.
Seperti diketahui, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan saat ini sedang dalam proses Judisial Review di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh 5 orang mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diantaranya Anbar Jayadi, Luthfi Saputra, Varida Megawati Simarmata, Agata Yuvens dan Rangga Sujud Widigda selaku Pemohon. Dalil pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia, yang imbasnya masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan pernikahan beda agama justru menghindari pasal tersebut dengan cara ‘penyelundupan hukum’. Yaitu, dengan menggunakan modus pernikahan di luar negeri atau juga penikahan secara adat. Atas dasar tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak punya kekuatan hukum yang mengikat.
Terdapat pro kontra sehubungan dengan Judisial Review Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Menurut Nikson Lalu, Anggota Komisi Hukum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dalam keterangannya di persidangan sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Perkawinan memberikan keterangan bahwa ketentuan yang melarang adanya perkawinan beda agama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Larangan itu berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai moral seperti hidup bersama tanpa perkawinan atau kumpul kebo. Banyak pasangan yang beda agama terjebak dalam situasi yang tidak mereka kehendaki yaitu tidak memiliki rasa moral seperti hidup bersama tanpa menikah. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengandung potensi hilangnya pengakuan atas pernikahan beda agama. Catatan sipil menolak untuk mencatatkan pernikahan pasangan beda agama. Pasal tersebut, justru membuat potensi penyimpangan moral dan spiritual karena banyaknya catatan sipil menolak menikahkan pasangan-pasangan tersebut. Nikson mengakui gereja bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Harus juga patuh pada peraturan negara. Meski demikian, hal itu bukan berarti gereja tidak diperbolehkan kritis terhadap kebijakan negara yang bersifat diskriminatif. Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan, karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang untuk menikah.
Pendapat berbeda muncul dari Saiful Bahri, Kepala Divisi Hukum Muhammadiyah, sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian UU Perkawinan, Saiful Bahri menyampaikan bahwa hukum positif Indonesia tidak mewadahi dan tak mengakui perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut (beda agama) tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu KUA. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak mencerminkan adanya pelanggaran hak azasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang didalilkan oleh lima Mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pemohon. Apabila perkawinan tidak berdasarkan agama dan kepercayaannya itu, maka hal tersebut bertentangan dengan alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan : “Suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa …...
Permasalahan perkawinan beda agama, bukanlah permasalahan agama itu sendiri melainkan permasalahan bagaimana tanggungjawab negara melalui produk hukumnya, dapat melindungi serta menjamin terlaksananya hak-hak warga negaranya. Dalam konteks negara hukum, permasalahan perkawinan beda agama adalah permasalahan hukum, bukan permasalahan agama. Sedangkan tafsiran agama tentang perkawinan beda agama adalah permasalahan teologis dan tafsiran-tafsiran agama. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka sudah sepatutnya yang menjadi dasar adalah hukum nasional. Meskipun hukum nasional (UU Perkawinan) mengacu pada hukum agama, namun cendrung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.
Hukum (UU) tidak boleh sarat diskriminasi. Harus berlaku umum, tidak boleh ada satu produk hukum pun yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lainnya. Setiap warga negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apa pun latar belakangnya, entah latar belakang agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Setiap pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan kesamaan dan kesederajatan warga negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa membedakan antara satu kelompok warga negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama dan kepercayaan.
Melarang Perkawinan Beda Agama merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.


Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum
    Founder dan Managing Partner
    Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”
    Jl. Sungai Sambas III No. 5, 3rd Floor, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
         Telp. 021 93389928
         Hp. : 082199744546 // 085821313103
         Pin : 73D42C7D