PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hal.    : Permohonan Praperadilan

Lamp. : 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Khusus

Kepada

Yth.  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

         Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Di -

         JAKARTA  UTARA

Dengan segala hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

FIDELIS ANGWARMASSE, SH.

ADOLOF GERRIT SURYAMAN, SH.

TEUKU M. ZAKY BARRUN, SH.

M. R. HIDAYAT TUHELELU, SH.

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada :

Law Office “ FIDEL ANGWARMASSE & PARTNERS”,

Beralamat di Elysium Garden, Jl. Boulevard Alam Hijau No. 3, Lippo Cikarang – 17550

Telp. 021 933 89928., Hp. 082199744546 // 081213684821

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2015, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien yang bernama :

1. Nama              : LISA PURWANTI

    Umur              : 36 Tahun (Lamongan, 26 November 1979)

    Jenis Kelamin : Perempuan

    Alamat            : Bulevar Hijau Blok C 3 / 16, Rt. 003, Rw. 030, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi

    Pekerjaan        : Mengurus Rumah Tangga

2. Nama              : AGUS SAPUTRO

    Umur              : 31 Tahun (Tuban, 1 Agustus 1984)

    Jenis Kelamin : Laki - Laki

    Alamat            : Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Bektiharjo, Kec. Semanding

    Pekerjaan        : Wiraswasta

3. Nama              : MISTARI

    Umur              : 28 Tahun (Sebakung Jaya, 28 November 1987)

    Jenis Kelamin : Laki-Laki

    Alamat            : Jl. Lobak, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Sebakung Jaya, Kec. Babulu

    Pekerjaan        : Wiraswasta

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagao PARA PEMOHON

Dengan ini mengajukan Gugatan Praperadilan terhadap :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Direktur Kepolisian Perairan Daerah Metro Jaya, beralamat di Pulau Pondok Dayung Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON

Adapun alasan-alasan PARA PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN ini adalah sebagai berikut :

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan…”

Pasal 79 KUHAP : 

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira Pukul 12.30 WIB, bertempat di Dermaga 12 Marina Taman Impian Jaya Ancol, datang Sdr. Eky dan 2 (Dua) orang berpakaian preman (Yang terakhir diketahui adalah anggota Polair Pondok Dayung) menemui Pemohon Mistari. Terjadilah percakapan antara Pemohon Mistari dengan 2 (Dua) orang tersebut :

Pemohon Mistari :“Ada yang bisa kami bantu” ? 

Polair : “Ini kita mau ke pulau. Kalau sewa kapal, berapa?” 

Pemohon Mistari  : “Kalau ke pulau terdekat, harganya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). 

Polair : “Kalau yang tengah, berapa”?, 

Pemohon Mistari : “Kalau yang tengah, beda lagi harganya”. 

Polair : “Kalau ke Tidung ?, 

Pemohon Mistari : “Kalau ke Tidung harganya Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)”. 

Polair : “Mahal amat, ga bisa kurang tuh?”.

Pemohon Mistari : ”Ga bisa, itu sudah harga price list kantor”

Polair : “Saya dapat berapa?”

Pemohon Mistari : “Ga ada pak. Kalo mau, bapak lebihkan sendiri”

Polair : “Oh, gitu? Ya sudah. Nanti kalau bos saya tanya, kamu bilang harganya 2,5 juta untuk Pulau Ayer”

Pemohon Mistari : “Ya sudah, ok”

Polair : “Ya sudah, saya ke boss saya dulu”

3. Bahwa setelah tawar menawar, 2 orang tersebut kemudian pergi menuju mobil. 10 menit kemudian, salah satunya orang yang bertanya tadi mendatangi Pemohon Mistari, sedangkan salah seorang lagi naik ke mobil, kemudian pergi. 

Polair : “Nanti dulu ya, bos saya masih mencari kapal lain”

Sambil menunggu, orang tersebut bertanya kepada Pemohon Mistari :

Polair : “Kamu sudah bisa bawa kapal”?

Pemohon Mistari  : “Ga bisa pak”

Polair : “Kapalnya ada berapa”

Pemohon Mistari :.”Kapalnya 3 ini, tinggal milih mau sewa yang mana”

Polair : “Ini punya siapa”?

Pemohon Mistari  : “David. Kalau istrinya Lisa”

Polair : “Tinggal dimana”?

Pemohon Mistari : ”Tinggalnya sih di Surabaya, kalau yang lakinya di Kalimantan”

Polair : “Ga tinggal disini”?

Pemohon Mistari  : “Ya ada. Disini juga rumahnya ada di Bekasi”

Polair : “Ini pakai BBM apa?”

Pemohon Mistari :.”Pakainya Pertamax”

Polair : “oooooo...“

Kemudian orang tersebut menelpon seseorang : Ya sudah, disini saja, ga usah cari yang lain. Orang disini kita dapat kelebihan gope. Ya sudah, disini saja”.

4. Bahwa pada saat orang tersebut menelpon, Kapal Polair sandar di Dermaga 12, bersebelahan dengan KM. Metro. Setelah kapal Polair sandar, orang tersebut langsung mengatakan :

Polair : “Kita dari Polair Pondok Dayung. Coba saya mau lihat BBMnya”. 

Pemohon Mistari kemudian membuka bak tempat duduk. Setelah membuka bak, orang yang mengaku dari Polair tersebut langsung memeriksa dan berkata :

Polair : ”Katanya Pertamax, kok warnanya kuning?”. Kamu ini mau bohongi saya?. Coba cek BBMnya, ada berapa?”.

Pada saat mengatakan begitu, datang lagi 3 orang. 2 orang menggunakan pakaian biasa, sedangkan 1 orang menggunakan seragam Polair. Pemohon Mistari kemudian mengambil sounding (Pengukur) untuk melakukan pengecekan dan pengukuran BBM.. 

Polair : ”Itu dari mana kamu ngecek BBMnya?”

Pemohon Mistari : “Lewat lubang ini (Sambil menunjukkan tempat pengecekan BBM)”

Polair : “Ya sudah, coba dicek”

Pemohon Mistari melakukan pengecekan.

Polair : ”Ada berapa itu”

Pemohon Mistari : “Kurang lebih 380 Liter”

Polair : “Ini segaris berapa?”

Pemohon Mistari : “Satu garisnya, 100 Liter”

5. Bahwa Polair kemudian memerintahkan temannya untuk mengambil botol Aqua ukuran 600 ML, untuk diberikan kepada Pemohon Mistari agar digunakan untuk mengisi Sample BBM. 

Polair : ”Mana kapal yang lain, mau kami cek”

Pemohon Mistari kemudian menunjuk Kapal Lexus dan Lyuss. Bahwa masing-masing kapal, diambil samplenya dan dimasukan dalam Botol Aqua ukuran 600 ML, yaitu sebanyak 3 Botol.

Polair : ”Kamu sama siapa saja yang kerja disini”

Pemohon Mistari : “Ada 3 orang. 2 orang karyawan, sedangkan 1 orang lagi hanya membantu saja”

Polair : “Trus, yang satu mana?”

Pemohon Mistari : “Lagi di luar. Disuruh sama bos”

Polair : “Nomor telephonenya ada?”

Pemohon Mistari : “Ada”

Polair : “Coba kamu telephone, suruh cepat kesini”

Pemohon Mistari kemudian menelephone Pemohon Agus.

Pemohon Mistari : “Lagi dimana, ada yang mau sewa kapal”

Sdr. Pemohon Agus : “Ya sudah, nanti saya kesana, masih beli pesanannya bos”

Salah satu anggota Polair bertanya kepada Pemohon Mistari :

Polair : “Ada dimana dia?”

Pemohon Mistari : “Lagi di Mangga Dua, lagi belanja, tapi sudah saya suruh kesini”

Beberapa saat kemudian, anggota Polair tadi bertanya lagi kepada Pemohon Mistari :

Polair : “Mana, kok ga datang-datang. Sudah sampai mana ?. coba telpon lagi”.

Pemohon Mistari : “Pulsa saya habis pak”

Polair : “Ini pake handphone ini saja. Berapa nomornya?”

Pemohon Mistari kemudian memberikan nomor telephone Pemohon Agus. Setelah anggota Polair tersebut memberikan handphonenya kepada Pemohon Mistari dan Pemohon Mistari menelephone Sdr. Pemohon Agus. 

Pemohon Mistari : “Sudah sampai mana?”

Salah satu Anggota Polair mengatakan kepada Pemohon Mistari : “Suruh cepatan, ada yang mau sewa”. 

Pemohon Mistaripun mengatakan kepada Sdr. Pemohon Agus, sesuai yang diperintahkan Polair. 

Sdr. Pemohon Agus : “Ada yang mau sewa, apa polisi?”

Pemohon Mistari : “Ada yang mau sewa”

Sdr. Pemohon Agus : “Yang benaaarrrr ..... Polisi kali“

Pemohon Mistari : “Ya sudah, cepat kesini”

Polair : “Sudah dimana?”

Pemohon Mistari : “Sudah di jalan, mau kesini pak. Ya sudah pak, saya mau kesitu dulu”

Pemohon Mistari kemudian naik ke dermaga, tidak jauh dari Kapal, yang mana saat itu ada beberapa orang sedang duduk bermain catur. 

6. Bahwa beberapa saat kemudian, Pemohon Agus datang. Pemohon Agus langsung menemui Polair. Dan oleh Polair, Pemohon Agus diminta untuk mengecek kembali KM. Lexus. Pemohon Agus kemudian memanggil Pemohon Mistari untuk menemaninya melakukan pengecekan. Saat melakukan pengecekan, salah satu Anggota Polair yang berpakaian preman, berkata kepada Sdr. Pemohon Agus. 

Polair : “Pemohon Agus, bisa antar saya ga, ke Pulau Pondok Dayung?”

Pemohon Agus : “Ga bisa pak, ga ada kaptennya”

Polair : “Ya sudah, suruh siapa saja yang bisa, suruh bawa”.

Pemohon Agus kemudian memanggil Sdr. Nemin, yang berada tidak jauh dari situ, untuk meminta bantuan mengantarkan Polair ke Pondok Dayung, namun Sdr. Nemin tidak bisa mengantarkan dengan alasan, tidak ada yang menjaga kapalnya. Sdr. Nemin pun berkata “Kenapa ga Ari (Pemohon Mistari) saja yang bawa, kan dia bisa”.

Polair : “Bilangnya Ari ga bisa?”

Pemohon Mistari : “Ya, masalahnya, saya belum punya SKK (Surat Kecakapan Kapal)”

Polair : “Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi, bisa jalankan kapal?”

Pemohon Mistari : “Ya, bisa-bisa saja pak”

Polair : “Ya sudah, ayoo. Kamu iniiii...”

7. Bahwa Pemohon Mistari kemudian menghidupkan mesin KM. Lyuss dan mengantarkan KM. Lyuss ke Polair Pondok Dayung. Yang berada di atas kapal saat diantarkan ke Polair Pondok Dayung, yaitu Pemohon Mistari, Pemohon Agus, dan 2 (Dua) orang Anggota Polair.

8. Bahwa setelah sampai di Polair Pondok Dayung, Pemohon Agus dan Pemohon Mistari disuruh naik ke atas untuk dilakukan pemeriksaan (BAP). Selesai pemeriksaan sekitar Pukul 20.00 WIB. Karena telah selesai pemeriksaan, Pemohon Agus bertanya kepada Bapak Syamsul (Penyidik Polair yang memeriksa dirinya) : “Kita sudah boleh pulang pak?”. Jawab pak Syamsul : “Tunggu dulu, saya telephone atasan saya dulu” (Atasan yang dimaksud adalah Bapak Kuncung selaku Kasubdit Gakkum Polair Pondok Dayung). Setelah beberapa saat menelephone Pak Kuncung, Pak Syamsul berkata kepada Pemohon Mistari “Belum diperbolehkan pulang”.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekira Pukul 07.00 WIB, Pemohon Lisa pergi ke Polair Pondok Dayung. Setibanya di Pondok Dayung, Pemohon Lisa duduk di ruangan tunggu, tepat di depan ruangan Bapak Sugianto (Kasudbit Lidik). Saat itu, salah satu Termohon lewat (Bapak Dasiman), kemudian disapa oleh Pemohon Lisa “Pak, itu KM. Lyuss gimana?. Dijawab oleh Bapak Dasiman “Ibu pemiliknya?”, jawab Pemohon Lisa “Itu milik anak saya, saya hanya mengurusi saja”. Pemhonon Lisa kemudian dipersilahkan masuk ke ruangan oleh Bapak Dasiman, dimana dalam ruangan tersebut telah ada Bapak Nardy, Bapak Silaen dan Bapak Wayan.

10. Bahwa Pemohon Lisa kemudian bertanya kepada Bapak Dasiman “Sudah boleh pulang atau belum, pak”. Dijawab oleh Bapak Dasiman “Kalau bisa, salah satunya tinggal, jangan pulang semua, untuk jaga kapal”.

11. Bahwa beberapa hari kemudian sekitar Pukul 11.00 WIB, dilakukan pengambilan BBM dari KM. Lyuss oleh 2 (dua) orang, disaksikan oleh Pemohon Mistari dan beberapa anggota Polair. BBM yang diambil dari KM. Lyuss sebanyak 500 Liter. 

12. Bahwa setelah pengambilan BBM dari KM. Lyuss, sekitar Pukul 13.00 WIB, dengan menggunakan KM. Lyuss, Pemohon Mistari ditemani oleh 2 (dua) anggota Polair berangkat ke Dermaga Marina Ancol untuk pengambilan BBM dari KM. Marina Jaya dan KM. Lexus. Setibanya di Dermaga 12 Marina Ancol, Pemohon Agus sudah berada di KM. Lexus. Kemudian dilakukan pengambilan BBM dari KM. Marina Jaya oleh Pemohon Agus, Pemohon Mistari dan 3 (tiga) orang anggota Polair, sebanyak 340 Liter. Pengambilan BBM dari KM. Marina, dilakukan dengan cara, BBM dipompa, dipindahkan dari KM. Marina jaya ke KM. Lyuss. 

13. Bahwa setelah pengambilan BBM tersebut, Bapak Nardy menemui Pemohon Agus untuk meminta tanda tangan terkait penyitaan BBM. Pemohon Agus hanya disodorkan kertas kemudian disuruh tanda tangan, kemudian dibawa lagi oleh Bapak Nardy. 

14. Bahwa beberapa hari setelah pengambilan BBM di KM. Lyuss dan KM. Marina Jaya, tepatnya Tanggal 3 Desember 2014, Bapak Edy dan Bapak Toyib datang di Kantor Marina Tourism, membawa Berita Acara Pembungkusan dan Penyitaan, untuk ditandatangani oleh Pemohon Mistari dan Pemohon Agus. Bahwa dalam surat tersebut, menyebutkan Pemohon Agus sebagai tersangka. 

15. Bahwa melihat statusnya sebagai tersangka, Pemohon Agus dan Pemohon Mistari kemudian membawa Berita Acara tersebut ke Apartemen Ancol Mansion untuk ditunjukan kepada Pemohon Lisa. “Bu, ini maksudnya gimana, di surat ini kok saya ditulis sebagai tersangka, saya ga mau”, kata Pemohon Agus. Pemohon Lisa kemudian membaca surat tersebut dan menjelaskan serta berusaha menenangkan Pemohon Agus “Tidak apa-apa, karena yang bertanggungjawab adalah saya”.

16. Bahwa surat tersebut kemudian dicoret-coret oleh Pemohon Agus dan dibawa kembali ke Bapak Edy dan Bapak Toyib. Setelah bertemu Bapak Edy dan Bapak Toyib, Pemohon Agus berkata “Kalau ada kata-kata tersangka, bukan saksi, saya tidak mau”. Jawab Bapak Edy “Itu, Gak apa-apa, itu hanya prosedur saja”. 

17. Bahwa surat yang telah dicoret Pemohon Agus tersebut, kemudian dibawa lagi oleh Bapak Edy dan Bapak Toyib ke Polair Pondok Dayung. Sekitar 2 jam kemudian Bapak Edy dan Bapak Toyib kembali lagi ke Kantor Marina Tourism dengan membawa surat baru yang telah direvisi, yang mana dalam surat tersebut menyebutkan Pemohon Agus sebagai saksi yang menguasai. Membaca statusnya sebagai saksi yang menguasai, Pemohon Agus tetap tidak mau menandatangani surat tersebut dengan alasan karena ada kata-kata menguasai, namun jika hanya menyebutkannya sebagai saksi, Pemohon Agus mau menandatanganinya;

18. Bahwa beberapa saat kemudian, Bapak Wayan menelpon ke Handphone Pemohon Agus dan mengatakan “Itu sudah saya revisi. Pokoknya kamu tidak akan dipenjara”. Mendengar penyataan Bapak Wayan, Pemohon Agus kemudian mengatakan “Ya sudah pak, kalau begitu, saya tandatangan”.

II. PEMBAHASAN HUKUM

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 setelah Termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan, Termohon langsung melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Pemohon Mistari dan Pemohon Agus. Selesai pemeriksaan sekitar Pukul 20.00 WIB, Termohon langsung melakukan pengkapan terhadap Pemohon Mistari dan Pemohon Agus tanpa Surat Perintah Penangkapan. Oleh karena itu, tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 18 :

“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

2. Bahwa sebelum Termohon melakukan penggeledahan, Termohon tidak pernah memberitahukan maksud dan tujuan yang sebenarnya, malah sebaliknya Termohon membohongi Pemohon Mistari, dengan mengatakan bahwa ingin menyewa kapal. Oleh karena itu, tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 Ayat (1) Huruf c :

“Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat / rumah, petugas wajib : (c). Memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan”;

Pasal 33 Ayat (2) Huruf c :

“Dalam melakukan penggeledahan tempat / rumah, petugas dilarang : (c). Tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah”;

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 59 Ayat (2) Huruf c :

“Penggeledahan terhadap rumah / tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik / penyidik pembantu wajib : (c). Memberitahukan penghuni tentang kepentingan penggeledahan”;

3. Bahwa disamping tidak pernah memberitahukan maksud dan tujuan Penggeledahan, Termohon juga tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan. Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 Ayat (1) Huruf d :

“Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat / rumah, petugas wajib : (d). Menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas”;

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 59 Ayat (2) Huruf d :

“Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib : (d). Menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan”;

4. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon, ternyata tanpa disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut. Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 33 Ayat (3) :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”.

Pasal 33 Ayat (4) :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”.

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 Ayat (1) Huruf b :

“Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat / rumah, petugas wajib :  (b). Memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan”;

Pasal 33 Ayat (2) Huruf  b :

“Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang : (b). Tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan”;

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 57 :

(1) Penggeledahan rumah / alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

(2) Surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. 

(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab / menguasai tempat tersebut. 

Pasal 58 :

(1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penggeledahan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu. 

(2) Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik/penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh persetujuan penggeledahan. 

(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut. 

5. Bahwa hingga Permohonan Praperadilan ini kami ajukan, Pemohon belum pernah menerima Turunan Berita Acara Penggeledahan dari Termohon. Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 33 Ayat (5) :

“Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 Ayat (1) Huruf j :

“Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib : (j). Membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi”.

Pasal 33 Ayat (2) Huruf  l :

“Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang : (l). Tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan”.

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 56 Ayat (1) :

“Setelah penggeledahan dilakukan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa”. 

Pasal 59 Ayat (2) Huruf i :

“Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik / penyidik pembantu wajib : (i). Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan / atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat lainnya yang bersangkutan”.

6. Bahwa Penggeledahan dan Penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi Pemohon dan juga (maaf) dapat diibaratkan seorang PENCURI yang memasuki sebuah kapal dan tidak ingin tindakan dan perbuatannya diketahui oleh pemilik kapal;

7. Bahwa Termohon saat melakukan tindakan Penggeledahan dan Penyitaan tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah Penggeledahan dan Penyitaan. Tindakan Termohon tersebut nyata-nyata dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 ayat (1) huruf i :

“Setiap petugas / anggota Polri dilarang melakukan : (i) melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hokum”;

8. Bahwa saat dilakukan Penggeledahan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap BBM dari KM. Lyuss, KM. Marina Jaya dan KM. Lexus untuk dijadikan sample, dengan cara BBM diambil dan dimasukan ke dalam botol Aqua ukuran 600 ML masing-masing kapal sebanyak 1 botol. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap BBM KM. Lyuss, KM. Marina Jaya dan KM Lexus, tanpa dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan, bahkan tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada Pemohon.

9. Bahwa disamping tindakan penyitaan sebagaimana disebutkan pada angka (7) tersebut di atas, beberapa hari kemudian, Termohon melakukan penyitaan BBM dari KM. Lyuss sebanyak 500 Liter dan KM. Marina Jaya sebanyak 340 Liter. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap BBM KM. Lyuss dan KM. Marina Jaya, tidak juga dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. Disamping itu, Termohon saat melakukan penyitaan, tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada Pemohon. 

10. Bahwa Tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon sebagaimana disebutkan pada angka (7) dan angka (8) tersebut di atas, nyata-nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum kareta telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 38 ayat (1) :

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat”.

Pasal 38 ayat (2) :

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya“.

Pasal 42 Ayat (1) :

“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 34 Ayat (1) Huruf g :

“Dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti, petugas wajib : (g). Membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita”.

Pasal 34 Ayat (2) Huruf e dan f  :

“Dalam melakukan penyitaan barang bukti, petugas dilarang : (e). Tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak., (f). Tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan”;

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 60 Ayat (2):

“Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan”.

11. Bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, ternyata telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderans KUHAP huruf a dan huruf c sebagai berikut :

Konsiderans KUHAP huruf a :

a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsiderans KUHAP huruf c : 

c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

12. PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam hal pelaksanaan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :\

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 ayat (1) :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 7 ayat (3) :

“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (1) :

“Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

a. Menghormati martabat dan HAM setiap orang;

b. Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;

c. Berperilaku sopan;

d. Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan

e. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM”.

d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 10  :

“Setiap Anggota Polri wajib : 

a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; 

b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum; 

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. 

e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat”. 

2. Bahwa Termohon dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, telah tidak menunjukan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak memberitahukan secara jelas maksud dan tujuan yang sebenarnya, malah sebaliknya membohongi Pemohon, padahal ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur sebagai berikut :

Pasal 33 ayat (2) :

“Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang :

a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;

b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;

c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;

d. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;

e. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;

f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;

g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;

h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;

i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;

j. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan

k. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan”.

3. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan oleh Termohon kepada Para Pemohon adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG_UNDANGAN. Dengan demikian, jika seandainya menolak GUGATAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON DAN MELETIGIMASI PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Para Pemohon kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan atas Barang-Barang milik PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar barang-barang PARA PEMOHON yang telah disita, segera dikembalikan kepada PARA PEMOHON tersebut segera setelah putusan Praperadilan ini diucapkan;

4. Menghukum TERMOHON untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;

5. Memulihkan hak-hak PARA PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU, 

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 23 April 2015

Hormat kami,

Kuasa Hukum PARA PEMOHON

FIDELIS ANGWARMASSE, SH.

ADOLOF GERRIT SURYAMAN, SH.

TEUKU M. ZAKY BARRUN, SH.

M. R. HIDAYAT TUHELELU, SH.