Rabu, 06 September 2017

KEBEBASAN BERBICARA DIJAMIN UU, KESALAHAN BERBICARA (UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)) DIPIDANA SESUAI UU

KEBEBASAN BERBICARA DIJAMIN UU, KESALAHAN BERBICARA (UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)) DIPIDANA SESUAI UU









Oleh :
Fidel Angwarmasse, SH., MH.
( Advokat, Managing Partners Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”, Direktur LBH Sikap Jakarta )

Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat (berbicara), bebas berekspresi dan bebas berkreasi, selama masih dalam koridor dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkreasi adalah salah satu bagian dari demokrasi, namun kebebasan tersebut bukannya tanpa batas karena kebebasan tersebut dibatasi selain oleh hak asasi orang lain juga oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Kebebebasan berpendapat, berekspresi dan berkreasi tidak dapat didefinisikan atau ditafsirkan oleh seseorang secara bebas, yang dapat menghilangkan atau mengaburkan makna dari semangat pelaksanaannya. Artinya, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang mengandung unsur-unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan ternologi serta perubahan budaya sebagai akibat dari pengaruh budaya asing, menjadikan perilaku bhidup bermasyarakat dan bernegara menjadi kompleks. Ditinjau dari segi hukum, perilaku tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perilaku yang sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku  dan kedua, perilaku yang tidak sesuai atau dilarang oleh norma atau hukum yang berlaku.
Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (internet dan mobile phone) yang semakin pesat menjadikan media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat dan cepat serta mudah diakses. Setiap orang dengan cepat dan mudah dapat mengakses media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Dengan bebas dapat mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya. Dengan cepat dan mudah dapat mengakses media sosial, dapat dengan mudah menginformasikan serta mendapatkan informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. 
Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari media sosial adalah apabila kita memiliki pendapat atau opini, yang ingin disampaikan dengan tujuan agar dapat dilihat, dibaca dan / atau diketahui oleh orang lain, tidak tak perlu bersusah payah mencari media baik media elektronik maupun media massa karena media sosial dapat mewadai tujuan dan keinginan tersebut. Oleh karenanya sering kita temukan berbagai macam postingan pendapat pribadi yang banyak mendapat like bahkan menjadi viral tersebar di media sosial. 
Kelebihan mengakses media sosial sebagaimana disebutkan di atas, terkadang disalahgunakan oleh para pengguna media sosial terutama untuk menjatuhkan orang lain, penyebaran berita bohong dan fitnah. Penyebab penyalahgunaannyapun bermacam-macam mulai dari kepentingan politik, persaingan bisnis, sekedar mencari sensasi bahkan ujaran kebencian terhadap orang atau suatu kelompok tertentu (Hate Speech). 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Dampaknya
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat didefenisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat juga didefenisikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.
Ujaran Kebencian (Hate Speech) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan bahkan dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Ketentuan Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)
Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa ujaran kebencian (Hate Speech) adalah tindakan yang dilarang. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindakan tentang ujaran kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga, diantaranya : 
Pasal Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Pasal 28  dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); dan
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Media Yang Digunakan
Bentuk-bentuk ujaran kebencian (Hate Speech) sebagaimana disebutkan dalam  Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain : 
Penghinaan
Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok);
Pencemaran nama baik
Tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan;
Penistaan
Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak);

Perbuatan tidak menyenangkan
Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain
Memprovokasi
Suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.
Menghasut
Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”.
Menyebarkan berita bohong.
Menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.
Tindakan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan / atau konflik sosial. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain : Dalam orasi kegiatan kampanye, Spanduk atau banner, Jejaring media sosial, Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), Ceramah keagamaan, Media masa cetak atau elektronik, dan Pamflet.

Penegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih (Equality Before The Law)
Melihat dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial khususnya tindakan berupa ujaran kebencian (Hate Speech) maka etika dalam dunia online (penggunaan media social) perlu ditegakkan mengingat dunia online telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. 
Diperlukan tindakan dari penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani tindakan ujaran kebencian (Hate Speech) ini, tebang pilih. Sekali lagi, tanpa tebang pilih. Karena, apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikhawatirkan  akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, serta berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.
Setiap warga negara bebas berpendapat, berekspresi dan berkreasi tetapi dalam penggunaannya tidak dapat dilakukan dengan sekehendak hati atau sebebas-bebasnya. Hak kemerdekaan yang kita miliki tetap dibatasi oleh hak kemerdekaan yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

“Tindak Tegas Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) Tanpa Tebang Pilih (Equality Before The Law), Jaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jakarta, 6  September 2017