Sabtu, 26 Agustus 2017

KONTRAK PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT (PETUANAN LAUT), SALAH SATU PENYEBAB ILLEGAL FISHING

KONTRAK PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT (PETUANAN LAUT), SALAH SATU PENYEBAB ILLEGAL FISHING



Oleh :
Fidel Angwarmasse, SH., MH.
( Advokat, Managing Partners Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”, Direktur LBH Sikap Jakarta )

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 kilometer persegi (mencakup lautan dan daratan). Dari total luas wilayah seluas 5.193.250 kilometer persegi, dua pertiga bagiannya merupakan perairan seluas 3.166.080 kilometer persegi sedangkan luas daratan 2.027.170 kilometer persegi. Setelah berlaku efektif (enter into force) Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tanggal 16 November 1994, maka luas wilayah Indonesia bertambah menjadi 8.193.163 km², yang terdiri dari 2.027.087 km² daratan dan 6.166.163 km² lautan. Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara dan 2,7 km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Luasnya perairan Indonesia tentunya mengandung potensi sumber daya kelautan yang melimpah, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, ditata, dikelola serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, potensi sumber daya kelautan yang melimpah tersebut, salah satu contoh ikan, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara mengambil secara illegal yang biasa disebut dengan illegal fishing (Penangkapan Ikan Secara Illegal).
Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 30 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25 % dari total potensi perikanan Indonesia. Daerah-daerah yang menjadi titik rawan praktik illegal fishing terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).
Penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) tidak hanya dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA), melainkan juga dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII). Pada tahun 2016 kapal yang ditangkap berjumlah 163 kapal, terdiri dari 23 kapal Indonesia dan 140 kapal asing. Kapal asing didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 83 kapal, Filipina 29 kapal, Malaysia 26 kapal, Thailand 1 kapal dan dan RRT (China) 1 kapal. Hingga bulan Juni 2017, kapal yang ditangkap berjumlah 182 kapal terdiri dari 116 kapal Indonesia dan 66 kapal Asing. Kapal asing berbendera Indonesia 116, Vietnam 54 kapal, Malaysia 6 kapal, Filipina 5 kapal dan Taiwan 1 kapal.
Untuk memberikan efek jera kepada pelaku penangkapan ikan secara ilegal, salah satu tindakan yang dilakukan yaitu berupa penenggelaman. Pada tahun 2016, jumlah kapal yang ditenggelamkan sebanyak 116 kapal, terdiri dari 111 kapal ikan asing, meliputi 59 kapal Vietnam, 27 kapal Malaysia, 22 kapal Filipina, 1 kapal China, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize dan 5 kapal ikan Indonesia. Hingga Juni 2017, jumlah kapal yang ditenggelamkan sebanyak 81 kapal, terdiri dari 75 kapal ikan asing, meliputi 46 kapal Vietnam, 18 kapal Filipina, 11 kapal Malaysia dan 6 kapal kapal ikan Indonesia.
Penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) dikategorikan menjadi 3 bentuk, yaitu : illegal, Unreported dan Unregulated atau sering disingkat dengan IUU. Illegal, dilakukan dengan cara menangkap ikan tanpa izin, menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan/atau tidak sesuai izin, menangkap tidak sesuai dengan wilayah / fishing ground dan/atau jalur yang tercantum dalam izin, dan melakukan alih muat ikan ke luar Indonesia (transhipment). Unreported, dilakukan dengan cara tidak mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan sehingga jumlah ikan yang sebenarnya ditangkap tidak diketahui dan tidak terlapor dengan benar. Sedangkan untuk Unregulated, dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Modus yang sering dilakukan untuk melancarkan ketiga pelanggaran atau tindak pidana tersebut, antara lain mempekerjakan ABK Asing, menonaktifkan transmiter ketika ditengah laut, melanggar jalur atau wilayah penangkapan ikan, dan melakukan alih muat di tengah laut untuk langsung di bawah ke luar Indonesia. Modus lainnya, dilakukan dengan cara : Pertama, Pinjam Izin yaitu menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain. Kedua, Ganti Baju yaitu kapal eks asing diubah seolah-olah menjadi kapal buatan dalam negeri; dan yang Ketiga, pulang tanpa deregistrasi (tidak lapor ulang) yaitu kapal eks asing keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi.
Illegal fishing bukanlah permasalahan baru, melainkan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai, karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu bahkan hingga saat ini masalah illegal fishing masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang suli. Disamping itu salah satu penyebabnya adalah maraknya kontrak / perjanjian pengelolaan hak ulayat perikanan laut (Petuanan Laut) yang dilakukan antara kepala desa atau ketua adat dengan pihak swasta (pengusaha bisnis perikanan).
Di Kabupaten Kepulauan Aru misalnya, kontrak / perjanjian pengelolaan hak ulayat perikanan laut (Petuanan Laut), sudah sering terjadi. Fakta yang pernah terjadi bahwa dalam kontrak yang dibuat, hanya diperuntukan untuk beberara jenis hewat laut tertentu saja, misalnya Udang, namun pelaksanaannya di lapangan, pengusaha bisnis perikanan melakukan kegiatan atau aktifitas yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu tidak hanya menangkap udang, melainkan juga menangkap ikan dan hasil laut lainnya, bahkan yang sangat memprihatikan, penangkapan tersebut dilakukan dengan menggunakan Trawl atau Pukat Harimau.

Hentikan kontrak / perjanjian pengelolaan hak ulayat perikanan laut (Petuanan Laut) jika tidak ada pengawasan dari pemerintah baik dalam hal pemberian izin hingga pelaksanaan kegiatan atau aktifitas penangkapan.

Kontrak / perjanjian petuanan laut yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka dapat menjadi penyebab terjadinya praktek penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing). Disamping itu, tidak adanya ketegasan dari pemerintah serta aparat penegak hukum terhadap pengusaha bisnis perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal, adalah merupakan bentuk pembiaran.
Pengelolaan petuanan laut, seharusnya bisa menjamin kehidupan masyarakat hukum adat setempat, namun faktanya justru menjamin kehidupan oknum-oknum tertentu serta pengusaha bisnis perikanan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya kepala desa atau ketua adat masyarakat desa setempat, melainkan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk menjamin hal tersebut, perlu ditingkatkan peran pengawas perikanan. Peran pengawasan sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pengelolaan serta pemanfaatan petuanan laut, benar-benar dapat dimanfaatkan guna sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Perangi Ilegal Fishing.
Jadikan Illegal Fishing Sebagai Musuh Bersama


Jakarta, 23 Agustus 2017