LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
An. YUDI SETIAWAN
No. : ......... SK / / LO - FA & P / VII / 2013
Hal. : LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Lamp. : 1 Lembar Fotocopy Surat Kuasa dan Berkas Terkait
Kepada
Yth.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Jl. Latuharhary
No. 4B Menteng – Jakarta Pusat
Di
J
A K A R T A
Dengan
hormat,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 26 Februari 2013 (Terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PELAPOR :
Nama :
YUDI SETIAWAN
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal
Lahir : 34 Tahun / 29 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat
Tinggal : Jl. Cipaganti
No. 73 Rt. 001 Rw. 003, Kel. Cipaganti, Kec. Coblang, Kota
Bandung
Agama :
Kristen
Pekerjaan :
Direktur PT. Cipta Inti Parmindo
Pendidikan : SLTA
Selanjutnya disebut
sebagai --------------------------------------- PELAPOR
Dengan ini hendak
melaporkan/mengadukan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh :
1.
Nama :
Mieke Hardy W, S.Ik.
Pangkat : Kompol
NRP : 77051057
Jabatan :
2.
Nama : Choiruddin Wachid, S.Ik.
Pangkat : AKP
NRP : 79041533
Jabatan :
3.
Nama : Fajar Ardian, SE.
Pangkat : Brigadir
NRP : 79071498
Jabatan :
Penyidik Direktorat
Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan
4.
Nama : Edi Sutomo, SH.
Pangkat :
Briptu
NRP :
85061921
Jabatan :
Penyidik Direktorat
Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut
sebagai --------------------------------------- PARA TERLAPOR
Adapun dasar laporan
kami sebagai berikut :
1.
Bahwa menurut PELAPOR, pada hari Rabu tanggal 09
Oktober 2012 sekitar Jam 01.10 WIB, bertempat di Apartemen
Sudirman, PELAPOR ditangkap oleh PARA TERLAPOR, yaitu :
-
Kompol
Mieke Hardy W, S.Ik. (NRP :
77051057)
-
AKP
Choiruddin Wachid, S.Ik. (NRP
: 79041533)
-
Brigadir
Fajar Ardianm SE. (NRP
: 79071498)
-
Briptu
Edi Sutomo, SH. (NRP
: 85061921)
2.
Bahwa penangkapan terhadap PELAPOR oleh PARA TERLAPOR,
berdasarkan surat
Penangkapan Nomer : SP.Kap.No.66/X/2012, tertanggal 8 Oktober 2012 ;
3.
Bahwa menurut PELAPOR, setelah PARA TERLAPOR masuk
Apartemen milik PELAPOR, PARA TERLAPOR (Brigadir Fajar Ardian, SE.) langsung menodongkan Pistol ke Kepala PELAPOR ;
4.
Bahwa awalnya PELAPOR dipanggil sebagai Saksi sebanyak
2 (dua) kali oleh PARA TERLAPOR yaitu :
-
Surat Panggilan I No. : SP.Pgl/102-3/IV/2012/DITRESKRIMSUS,
tanggal 03 April 2012
-
Surat
Panggilan II No. : SP.Pgl/1024-3/VII/2012/DITRESKRIMSUS, tanggal 20 Juli 2012
Namun terhadap Surat Panggilan I dan Surat Panggilan
II tersebut, PELAPOR tidak hadir karena berhalangan ;
5.
Bahwa Panggilan
terhadap PELAPOR tersebut berdasarkan Laporan
Polisi Nomer : LP/9-3/II/2012/KALSEL/DITRESKRIMSUS tanggal 06 Februari 2012
tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Kab.
Barito Kuala Tahun Anggaran 2011 yang dimenangkan oleh CV. Karunia Baru ;
6.
Bahwa menurut PELAPOR, selain melakukan penangkapan
terhadap PELAPOR, PARA TERLAPOR juga melakukan penggeledahan serta melakukan
penyitaan beberapa barang milik PELAPOR ;
7.
Bahwa menurut PELAPOR, pada saat melakukan
penggeledahan, PARA TERLAPOR tidak membawa dan menunjukan Surat Perintah
Penggeledahan, sekalipun PELAPOR meminta PARA TERLAPOR untuk menunjukannya ;
8.
Bahwa menurut PELAPOR, pada saat PARA TERLAPOR melakukan penyitaan, hanya beberapa barang
milik PELAPOR yang dimasukan dalam Berita Acara Penyitaan, sedangkan lainnya
disita namun tidak dimasukan Berita Acara Penyitaan ;
9.
Bahwa menurut PELAPOR, barang-barang milik PELAPOR yang dsita oleh PARA TERLAPOR, namun
tidak dimasukan dalam Berita Acara Penyitaan, meluputi :
a.
Korek Api Merk
Duppont Gold dust warna Hitam ;
b.
Bollpoint Merk
Mont Blanc
c.
Kaca Mata
Cartier Kayu
d.
Bollpoint merk
Mont Blanc bermata Berlian 1 (satu) biji type ETOILE PRÉCIEUSE BALLPOINT PEN
e.
Sabuk Merk Louis
Vuiton
10.
Bahwa menurut PELAPOR, Tas Koper Warna Hitam sampul
Coklat milik PELAPOR yang disita PARA TERLAPOR, berisi dokumen penting serta
bukti bukti serta Travel Cek Bank Mandiri yang diselipkan di dalam sisi tas
koper dan uang Singapore Dollar (SGD), yang terdiri dari :
1.
Travel
Cek Bank Mandiri sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar
dengan pecahan nilai Rp.25.000.000,- totalnya menjadi Rp.1.100.000.000,- (Satu
Milyard Seratus Juta Rupiah) ;
2.
Travel
Cek Bank Mandiri sebanyak 10 (sepuluh) lembar nilai per
lembar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) dan totalnya menjadi Rp.
100.000.000,-.(Seratus Juta Rupiah) ;
3.
Mata
Uang Singapore Dollar (SGD) Sebanyak 5 (Lima) lembar pecahan
$GD10.000 yang mana totalnya menjadi SGD
50.000 ;
11.
Bahwa menurut PELAPOR,
pada saat melakukan penyitaan, PELAPOR menyampaikan kepata PARA TERLAPOR (AKP.
Chaoiruddin Wachid & BRIPTU Edi Sutomo) : “kalau bapak emang mau melakukan
penyitaan ya mohon saya dibuatkan berita acara penyitaannya supaya kita
sama-sama enak, karena jelas-jelas dokumen yang di dalam koper itu tidak ada
hubungannya semua dengan permasalahan pengadaan barang yang di kabupaten barito
kuala–kalimantan selatan. kalo emang bapak memaksa saya tidak akan menyerahkan
tas koper ini”.;
12.
Bahwa menurut PELAPOR,
PARA TERLAPOR kemudian merebut tas koper dari tangan PELAPOR dan PARA TERLAPOR
mengatakan “kami ini polisi, tidak mungkin saya mau ambil barang-barang dokumen dan
buat apa saya ??? bahkan PELAPOR sempat mau dipukuli oleh PARA TERLAPOR
(AKP Chaoiruddin dan Briptu Edi Sutomo) karna mempertahakan tas koper tersebut
;
13.
Bahwa menurut PELAPOR,
PELAPOR tetap bersikukuh agar barang-barang milik PELAPOR tidak disita oleh
PARA TERLAPOR namun apabila PARA TERLAPOR tetap ingin melakukan penyitaan, maka
harus dilakukan perincian, barang-barang apa saja yang akan dibawa dan disita
oleh PARA TERLAPOR ;
14.
Bahwa menurut PELAPOR,
melihat tindakan PELAPOR, PARA TERLAPOR (AKP Chaoiruddin dan Edi Sutomo)
mengatakan :“lihat kamu nanti sampai di polda kalsel, hancur kamu”. ;
15.
Bahwa menurut PELAPOR,
setelah PELAPOR bersitegang dengan PELAPOR, akhirnya PELAPOR mau melakukan
pengecekan bersama-sama. Namun, sebelum selesainya pengecekan dan pencatatan
penyitaan dokumen, PARA TERLAPOR (AKP
Chaoiruddin Wachid dan Briptu Edi Sutomo) mengatakan : “udah-udah
gini aja. ini semua disegel aja dan dimasukan ke dalam 1 koper dan kamu
saksikan, apakah segel tersebut terbuka atau tidak pada kamu buka nanti”. ;
16.
Bahwa menurut PELAPOR,
PARA TERLAPOR kemudian mengatakan : “daripada ribet, uda kamu ikuti saya, saya
ini polisi mana mungkin saya mau mengambil barang barang barang kamu !!! dan
untuk apa ????? ;
17.
Bahwa menurut PELAPOR,
PELAPOR menjawab : “Ya tidak bisa begitu pak, ini sudah mau selesai. Ntar setelah dicatat
dan dibuatkan berita acara penyitaan, barang silahkan disegel. Itu sesuai
aturannya”. ;
18.
Bahwa menurut PELAPOR,
mendengar jawaban PELAPOR tersebut, dengan suara lantang dan keras, PARA
TERLAPOR langsung mengatakan : “he bangsat !!! uda kamu gak usah ajarin
polisi !!! kamu nanti malah saya hajar nanti. uda duduk sana !!! bangsat !!!!! ;
19.
Bahwa menurut PELAPOR,
kemudian PELAPOR menjawab : “Ya kalo emang bapak mau hajar …. Hajar aja
!!!!. Mentang-mentang bapak polisi terus bisa semena-mena terhadap warga sipil.
Ini sama aja dengan perampokan (polisi melakukan perampokan) apa bedanya polisi
dengan preman-preman jalanan yang ada sekarang ??? ;
20.
Bahwa menurut PELAPOR,
setelah merebut tas koper tersebut dari tangan PELAPOR, PARA TERLAPOR berjanji
akan menaruh tas koper tersebut di dalam ruangan penyidik POLDA METRO JAYA,
akan tetapi setelah PELAPOR menanyakan tas koper tersebut, ternyata TAS KOPER
TERSEBUT DI BAWA KELUAR DARI POLDA METRO JAYA dan KEMUDIAN DI BAWA PULANG tanpa
pemberitahuan dan tanpa pengetahuan PELAPOR ;
21.
Bahwa menurut PELAPOR,
akhirnya PELAPOR mengetahui, Tas Koper milik PELAPOR dibawa oleh PARA TERLAPOR
ke Hotel tempat PARA TERLAPOR menginap, tepatnya di jalan Kavling POLRI
tempatnya Sdr. Onny Hendro Adhiakso. dan setelah diperiksa, ternyata segel
sudah terbuka dan tidak seperti semula pada saat dilakukan penyegelan oleh PARA
TERLAPOR ;
22.
Bahwa menurut PELAPOR,
Rabu, 10 Oktober 2012 sekitar Pukul 06.30 WIB, ketika PELAPOR meminta untuk
menghubungi keluarganya, PELAPOR diperlakukan layaknya seekor anjing, dengan
cara tangan PARA TERLAPOR memegang leher PELAPOR (posisi postur tubuh sudah mau
menghajar) dan dengan marah-marah sambil menyeret PELAPOR;
23.
Bahwa menurut PELAPOR,
PELAPOR tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarga atau siapapun. Semua
Handphone PELAPOR dirampas oleh PARA TERLAPOR ;
24.
Bahwa menurut PELAPOR,
atas barang-barang milik PELAPOR yang dilakukan penyitaan oleh PARA TERLAPOR,
hanyalah Handphone yang jumlahnya 10 (sepuluh) buah, Laptop, Ipad, Uang dan
perhiasan milik PELAPOR yang dibuatkan Berita Acara Penyitaan. Sedangkan
dokumen-dokumen lain, termasuk yang terdapat dalam tas koper yang dibawa PARA
TERLAPOR, tidak dibuatkan Berita Acara Penyitaan, karena dokumen tersebut
adalah dokumen yang sifatnya sangat rahasia, yang akan PELAPOR berikan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
25.
Bahwa menurut PELAPOR,
setelah melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, PARA TERLAPOR
mengantarkan PELAPOR ke POLDA KALSEL untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Dan
setibanya di POLDA KALSEL, pada hari Rabu, 10 Oktober 2013, sekitar Jam 16.00 Wita, PARA TERLAPOR,
melakukan penyiksaan secara secara psikis maupun fisik terhadap PELAPOR ;
26.
Bahwa menurut PELAPOR,
PELAPOR bertanya kepada PARA TERLAPOR (Briptu Edi Sutomo) : “Kenapa
koper ini sudah terbuka segelnya sedangkan ini kan tidak ada saya dan ini belum
dibuatkan berita acara penyitaannya. dan status saya kan bukan tersangka kenapa saya tidak boleh melihat koper saya
yang berisi barang-barang saya ????.
atas pertanyaan PELAPOR, para
terlapor menjawab : “wah saya ga tau bos , masalahnya setelah sampe langsung saya taruh dan
saya kan nganter sampeyan ke rumah sakit bayangkara periksa kesehatan“ ;
27.
Bahwa
menurut PELAPOR, PELAPOR bertanya lagi kepada PARA
TERLAPOR (sekitar 9-10 orang Penyidik POLDA KALSEL) : “Status saya ini apa dibawah ke
kalsel, atas perkara apa saya dibawa kesini (polda kalsel) ??, dan kenapa saya
tidak diperbolehkan menghubungi keluarga saya atau kuasa hukum ??? dan kalo
saya dijadikan tersangka, hak saya sebagai tersangka tidak diberikan ????
;
28.
Bahwa
menurut PELAPOR, atas pertanyaan PELAPOR, PARA TERLAPOR
(Andi Kohar dan Edi Sutomo) menjawab : “Kalau sampeyan sekarang ga ada
pengacara, Negara akan mempersiapkan Pengacara buat sampeyan. Jadi, sampeyan
gak usah susah-susah. Dan nanti akan dikasih waktu sampeyan untuk menghubungi
keluarga sampeyan. Kalau kamu membantah, kami akan hajar”. ;
29.
Bahwa menurut PELAPOR,
penyiksaan secara psikis dan fisik terhadap PELAPOR oleh PARA TERLAPOR, antara lain PARA TERLAPOR menyerahkan 2 (dua) lembar
surat, yaitu :
a.
Berita
Acara Penangkapan Tertanggal 09 Oktober 2012
b.
Berita Acara Penahanan tertanggal 10 Oktober 2012
PARA TERLAPOR
juga memerintahkan dan mengancam akan membunuh PELAPOR, apabila PELAPOR tidak
menandatangani kedua surat tersebut, yang nyata-nyata tidak sesuai antara fakta
penangkapan dan penahanan dengan tanggal di surat penangkapan dan penahanan
tersebut ;
30.
Bahwa menurut PELAPOR, merasa
dipaksa oleh PARA TERLAPOR, akhirnya PELAPOR menandatangani kedua surat
tersebut dan setelah PELAPOR selesai menandatangani surat-surat tersebut, PARA
TERLAPOR langsung memasukan PELAPOR ke dalam tahanan ;
31.
Bahwa menurut PELAPOR, selama di dalam tahanan PELAPOR
diperiksa atau dimintai Keterangan sebagai Tersangka oleh PARA TERLAPOR, akan
tetapi PELAPOR tidak diberitahu
haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;
32.
Bahwa menurut PELAPOR, pada
tanggal 13 Oktober 2012, PELAPOR diperiksa sebagai Tersangka oleh PARA
TERLAPOR. Setelah selesai pemeriksaan, PELAPOR diperintahkan oleh PARA TERLAPOR
untuk menandatangani BAP namun bukan BAP tertanggal 13 Oktober 2012, melainkan
BAP tertanggal 10 Oktober 2012;
33.
Bahwa menurut PELAPOR, selama di
POLDA KALSEL, PELAPOR diperiksa oleh PARA TERLAPOR selama beberapa kali, yaitu
:
-
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
tertanggal 10 Oktober 2012 Pukul 14.20 wita;
-
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
tertanggal 1 November 2012 Pukul 17.20 wita;
-
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
tertanggal 2 November 2012 Pukul 17.20 wita;
-
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
tertanggal 5 November 2012 Pukul 17.20 wita;
-
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 27 November 2012.
34.
Bahwa menurut PELAPOR, selama
pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang pada waktu itu adalah Tersangka sebagaimana BAP tertanggal 10
Oktober hingga 05 November 2012, Tersangka tidak pernah didampingi oleh
Penasehat Hukum. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan,
Tersangka disuruh untuk menandatangani BAP-BAP tersebut. Sedangkan untuk
tandatangan Penasehat Hukum dalam BAP-BAP tersebut adalah hasil rekayasa, karena selama
penyidikan dilakukan, sejak awal hingga berakhirnya penyidikan, tersangka tidak
pernah atau belum pernah bertemu dengan penasehat hukum tersebut ;
35.
Bahwa menurut PELAPOR, BAP tertanggal 27 November 2012
ternyata Terdakwa yang pada waktu sebagai Tersangka dalam pemeriksaan yang
dilakukan oleh penyidik, untuk
pertama kalinya didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat penyidikan ;
36.
Bahwa menurut PELAPOR, pemeriksaan terhadap PELAPOR oleh PARA TERLAPOR sebagaimana tersebut
di atas, bukan berdasarkan Laporan Polisi Nomer :
LP/9-3/II/2012/KALSEL/DITRESKRIMSUS tanggal 06 Februari 2012 sebagaimana
tersebut dalam Panggilan I dan Panggilan II PELAPOR sebagai Saksi, melainkan
pemeriksaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor :
LP/56/IX/2012/KALSEL/DITRESKRIMSUS, tanggal 28 September 2012 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat Peraga Pendidikan &
Sarana Penunjang Pembelajaran di Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Tahun
Anggaran 2011 ;
Berdasarkan
uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami berharap Yth. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dapat
menindaklanjuti laporan kami ini untuk selanjutnya dapat melakukan tindakan
sebagaimana mestinya.
Demikian
laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.
Jakarta, 03 Juli 2013
Kuasa Hukum PELAPOR
( FIDELIS ANGWARMASSE, SH. )
Tembusan
disampaikan :
1.
Yth. Presiden Republik Indonesia di
Jakarta ;
2.
Yth. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia di Jakarta ;
3.
Bapak Menkopolhukam di Jakarta ;
4.
Yth. Komisi III DPR RI di Jakarta ;
5.
Yth. Klien.
6.
Arsip
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
A.n. CAROLINA GUNADI
No. : ......... SK / LO - FA & P / VII / 2013
Hal. : LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Lamp. : 1 Lembar Fotocopy Surat Kuasa dan Berkas Terkait
Kepada
Yth.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Jl. Latuharhary
No. 4B Menteng – Jakarta Pusat
Di
J
A K A R T A
Dengan
hormat,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bermaterai cukup tanggal 23 Mei 2013 (Terlampir), bertindak untuk dan atas nama
serta kepentingan klien kami :
Nama : CAROLINA GUNADI
Nomor KTP : 3578065910850003
Alamat
: Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 RT. 003 RW.
001 Kel. Pucang sewu, Kec. Gubeng, Perumahan Klampis Regency Kav. 25 Surabaya.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut
sebagai --------------------------------------- PELAPOR
Dengan ini hendak
melaporkan/mengadukan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh :
1.
Nama :
Dewa Nyoman N W SIk.
Pangkat : Kompol
NRP : 77050673
Jabatan :
Selanjutnya disebut
sebagai --------------------------------------- PARA TERLAPOR
I.
FAKTA HUKUM
1.
Bahwa
Pelapor adalah single parent dan
memiliki tanggungjawab terhadap 2 orang
anak yang masih kecil dan membutuhkan Pelapor, yaitu ;
a.
Nama :
Carline Jane
Umur : 7 Tahun (Surabaya, 03
Juni 2006)
b.
Nama :
Celine Jane
Umur : 6 Tahun (Surabaya,
04 Juni 2007)
2.
Bahwa Pelapor adalah mantan istri dari Tersangka YUDI
SETIAWAN selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo yang diduga atau disangkakan
telah turut serta melakukan Tindak
Pidana Korupsi dan atau perbankan dan atau pencucian uang dan atau tindak
pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu
hak dan atau menempatkan keterangan palsu atau memalsukan kedalam akta
authentic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 4 dan atau Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 49 ayat (1) huruf a
dan atau Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 (satu) KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264
KUHP dan atau Pasal 266 KUHP ; -----------------------------------------
3.
Bahwa
Pelapor saat ini berstatus sebagai Tersangka atas dugaan atau sangkaan
melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Perkara Pokok Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
dan atau Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang dilaporkan oleh Slamet
Wahyudi, SH.; ----------------------
Penggeledahan dan Penyitaan
I (Pertama) Hari Jumat, 08
Februari 2013
1.
Bahwa
menurut Pelapor, pada Hari Jumat, 8 Februari 2013 sekitar Pukul 09.00, Para
Terlapor melakukan Penggeledahan terhadap rumah Pelapor, yang beralamat di Perumahan Klampis Regency Kav. 25, Jl. Ngagel
Tama Selatan 4/2 RT. 003 RW. 001 Kel. Pucang sewu, Kec. Gubeng, Surabaya ; -------------------------------------------
2.
Bahwa
menurut Pelapor, awalnya pada Hari Jumat, 8 Februari 2013 sekitar Pukul 09.00, Para
Terlapor mendatangi rumah Pelapor sebagaimana tersebut pada point 6, dan yang
menemui Para Terlapor adalah Pembantu Rumah Tangga Pelapor, kemudian Para
Terlapor meminta kepada Pembantu Pelapor agar dibukakan pintu pagar, namun
Pembantu Pelapor tidak membukakan pintu. Pembantu Pelapor bertanya kepada Para
Terlapor, “cari siapa”? kemudian Para Terlapor menjawab “mencari Ibu Carolina
Gunadi”. Karena pada saat itu Pelapor berada di rumah, akhirnya Pelapor keluar
menemui dan berbicara dengan Para Terlapor di depan pagar. Kemudian Pelapor
bertanya kepada Para Terlapor “darimana”, dan Para Terlapor menjelaskan dan
mengakui bahwa Para Terlapor adalah aparat kepolisian yang dari Mabes, kemudian
Para Terlapor memperkenalkan dirinya yaitu Dewa Nyoman N W SIK / NIP: 77050673
/ Pangkat : KOMPOL, beserta 6 orang anggotanya, yang salah satunya bernama
Mieke Rachmawaty) ; ------------------------
3.
Bahwa
menurut Pelapor, kemudian Para Terlapor menyampaikan maksud dan tujuan
kedatangannya ke rumah Pelapor yaitu ingin menemui dan berbicara dengan Pelapor
karena ada beberapa hal yang mau ditanyakan, akhirnya Pelapor mempersilahkan
4.
Bahwa
menurut Pelapor, setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Para
Terlapor yaitu Kompol Dewa Nyoman N. W., SIK., langsung menunjukkan beberapa
surat kepada Pelapor, namun tidak sempat dibaca oleh Pelapor, selanjutnya Para
Terlapor mengatakan ingin melakukan penggeledahan terhadap rumah Pelapor;
5.
Bahwa
kemudian Pelapor meminta bantuan seorang Satpam Security Perumahan bernama
Imam, seorang Tukang Kebun perumahan dan Bapak Cai selaku RT setempat untuk
membantu menyaksikan jalannya penggeledahan ; ---------------------
6.
Bahwa
Pelapor tidak mengetahui apa yang sebenarnya barang atau dokumen yang dicari Para
Terlapor, sehingga Pelapor bertanya kepada Para Terlapor “Bapak mencari apa di
rumah ini” ?, Pelapor menjawab “Apa saja yang ada hubungannya dengan Yudi
Setiawan” ; --------------------------------------------------------------------
7.
Bahwa
menurut Pelapor, Para Terlapor menggeledah setiap ruangan / kamar di rumah Pelapor,
yaitu kamar tidur Pelapor, kamar tidur adik Pelapor dan kamar tidur anak-anak Pelapor,
serta kamar pembantu ; -------------------------------------------------
8.
Bahwa
menurut Pelapor, Para Terlapor melakukan pengecekan, membaca-baca berkas dan
selanjutnya menyita barang-barang milik Pelapor (Terlampir di berita acara
penyitaan) ; --------------------------------------------------------------------------------
9.
Bahwa
menurut Pelapor, Para Terlapor melakukan penggeledahan di rumah Pelapor, mulai
Pukul 09.00 dan berakhir pada Pukul 14.00 ; ----------------------------------------
Penggeledahan dan Penyitaan
II (Kedua) Kamis,14
Februari 2013
1.
Bahwa
menurut Pelapor, pada Hari Kamis,14 Februari 2013 Pukul 4.30 sore, untuk kedua
kalinya Para Terlapor beserta anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang,
melakukan penggeledahan di rumah milik Para Terlapor, yang mana pada saat itu Pelapor
berada di luar kota (tidak berada di rumah), tepatnya di Trawas – Pandaan ; -
2.
Bahwa
menurut Pelapor, sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, Para Terlapor
menunjukkan beberapa surat kepada ayah Pelapor, namun tidak sempat surat-surat
tersebut dibaca oleh ayah Pelapor, surat tersebut ditarik dengan tidak hormat
(tidak sopan) oleh Para Terlapor (Mieke Rachmawati) dan Para Terlapor langsung
melakukan penggeledahan ; --------------------------------------------------------
3.
Bahwa
menurut Pelapor, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Para Terlapor,
tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Ketua RT atau ketua lingkungan setempat ; -----------------------------------------------------------------------------------------
4.
Bahwa
menurut Pelapor, pada saat melakukan penggeledahan dan penyitaan, Para Terlapor
melakukan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh Aparat Penegak
Hukum, yaitu dengan cara mengancam ayah Pelapor (Yan Darmono Gunadi), dengan
kata-kata “Pak Yan, apa mengetahui apabila melindungi carolina ini akan
dikenakan Pasal. Sudah, mending jujur aja ibu Carolina ada dimana” ??? ; --
5.
Bahwa
menurut Pelapor, pada saat penggeledahan, Para Terlapor memeriksa dan membaca
berkas-berkas serta dokumen-dokumen milik Pelapor dan kemudian melakukan
penyitaan ; --------------------------------------------------------------------------
6.
Bahwa
menurut Pelapor, sekalipun Para Terlapor telah memeriksa dan membaca
berkas-berkas serta dokumen-dokumen milik Pelapor, namun Para Terlapor tetap
saja menyita barang-barang milik Pelapor yang tidak ada hubungannya dengan
tersangka Yudi Setiawan bahkan yang diperoleh Pelapor, jauh sebelum kasus yang
menimpa mantan suami Pelapor (Yudi Setiawan) mencuat, meliputi :
a.
6
(enam) lembar fotocopy SERTIFIKAT Hak Guna Bangunan No. 119, Prop. Jawa Timur
Kecamatan Sawahan Tanggal 24 Desember 2003 an. GUNAWAN ANGKA WIDJAJA tanggal
pendirian 17-10-1968 ; ---------------------------------
b.
3
(tiga) lembar fotocopy SERTIFIKAT Hak Guna Bangunan No. 1120, Prop. Jawa Timur
Kecamatan Sawahan Tanggal 24 Desember 2003 an. GUNAWAN ANGKA WIDJAJA tanggal
pendirian 17-10-1968 ; ---------------------------------
c.
1
(satu) lembar fotocopy SURAT EDARAN Dirjen Departemen Agama nomor :
DTI.I/PP.006/669/2009 tentang Pelaksanaan Program Rehab Ruangan Kelas Belajar
dan Peningkatan Sarjana Madrasah Tahun Anggaran 2009 tertanggal 4 November 3009
; ---------------------------------------------------------------------------
d.
2
(dua) buku polis asuransi Sequis kesehatan milik orang tua (Ayah dan Ibu) Pelapor
(CAROLINA GUNADI) ; ------------------------------------------------------
7.
Bahwa
Menurut Pelapor, selama Para Terlapor melakukan Penggeledahan dan Penyitaan,
yang dimulai Pukul Pukul 4.30 sore hingga selesai Pukul 22.30 malam, anak-anak Pelapor
dilarang (tidak diperkenankan) keluar dari kamar tidurnya, hanya berada di
kamar selama berjam-jam, hanya minum susu, tidak bisa makan, belajar dan
bermain ; -------------------------------------------------------------------------------------
8.
Bahwa
Menurut Pelapor, pada tanggal 15 Februari 2013, Para Terlapor juga melakukan
penyegelan (Police Line) terhadap Unit Apartemen di Puri Matahari Surabaya,
atas nama Pelapor, yang masih berstatus Kredit KPR di BCA, tanpa pemberitahuan
kepada Pelapor baik lisan maupun tertulis ; -------------------------------
9.
Bahwa
Pelapor baru mengetahui adanya tindakan
penyegelan (Police Line) sebagaimana tersebut pada point 9, ketika
dihubungi oleh pihak Managemen Apartemen beberapa jam setelah penyegelan
(Police Line) tersebut ; -------------------
Pengkapan dan Penahanan
1.
Bahwa
berdasarkan Surat Kapolda Jawa Timur Nomor : B / 8838 / XII / 2012 / Dit.
Reskrimsus, tertanggal 10 Desember 2012 perihal pelimpahan Laporan Polisi Nomor
: LP.A / 197 / XII / 2012 / SPKT POLDA JATIM, tanggal 7 Desember 2012 perkara
tersebut di ambil alih oleh BARESKRIM POLRI Cq. Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi dan Khusus ; -----------------------------------------------------------------
2.
Bahwa
Pelapor sebelumnya dalam perkara tersebut ditetapkan sebagai SAKSI oleh
BARESKRIM POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dan KEJAKSAAN AGUNG
RI berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pg/59/I/2013/Dit. Tipedeksus,
BARESKRIM POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dan Surat Panggilan
Nomor: SPS-496/F.2/Fd.1/02/2013 oleh Kejaksaan Agung RI ; --------------------------------------------------------------------------
3.
Bahwa
pada tanggal 22 Februari 2013, dikeluarkan Surat Perintah Kabareskrim Polri
Nomor : Spin/623/Dit. Tipedeksus/II/2013/Bareskrim ; -
4.
Bahwa
pada tanggal 22 Februari 2013, dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SP.Gas/85/II/2013/Dit. Tipedeksus ; ----------------------------------------------
5.
Bahwa
pada tanggal 22 Februari 2013, dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SP.Kap/19/II/2013/Dit. Tipedeksus ; ----------------------------------------------
6.
Bahwa
berdasarkan surat tersebut di atas, pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013, Pelapor
dijemput oleh Para Terlapor dalam hal ini Bareskrim Polri Cq. Direktorat Tindak
Pidana Ekonomi dan Khusus Polri di Perumahan Perumahan Klampis Regency Kav. 25, Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 RT. 003
RW. 001 Kel. Pucang sewu, Kec. Gubeng, Surabaya untuk dibawa ke BARESKRIM POLRI
yang beralamat di Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan untuk diperiksa, ditahan dan ditetapkan sebagai
TERSANGKA, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/09
/II/2013/Dit. Tipedeksus, namun sejak dimulainya Penahanan terhadap Pelapor,
sampai saat ini penyidik BARESKRIM
POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus “ TIDAK PERNAH MENYERAHKAN BAP “ (Berita Acara Pemeriksaan) Pelapor atas
Pemeriksaan tertanggal 27 Maret 2013 kepada Pelapor ataupun kepada Kuasa Hukum Pelapor
; -----------------------------------------------------
4.
Bahwa
saat ini Pelapor ditahan di Rumah Tahanan Klas I Medaeng Surabaya, berdasarkan
Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-04 / O.5.10 / Ft.1
/ 06 / 2013, tertangal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri
Surabaya ;
-------------------------------------------------------------------------------
5.
Bahwa
dengan mempertimbangan tumbuh kembang anak, pada tanggal 26 Juni 2013, kami
Penasehat Hukum Pelapor, telah mengajukan Permohonan Untuk Tidak
Dilakukan Penahanan / Pengalihan
Tahanan Kota / Pengalihan Tahanan Rumah;
--------------------------------------------------------------------------------------------
II. DASAR HUKUM
1.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal
32 :
(1)
Dalam
melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib :
a.
memberitahukan
kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
b.
meminta
maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi
karena harus dilakukannya pemeriksaan;
c.
menunjukkan
surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
d.
melakukan
pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang
teliti, sopan, etis dan simpatik;
e.
melakukan
tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk
kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
f.
memperhatikan
dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
g.
melaksanakan
penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
h.
melaksanakan
pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
i.
menyampaikan
terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
(2)
Dalam
melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang :
a.
melakukan
penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara
jelas;
b.
melakukan
tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak
privasi yang digeledah;
c.
melakukan
penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
d.
melakukan
tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan,
dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
e.
melecehkan
dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
f.
memperlama
pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
g.
melakukan
penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar
etika.
2.
Peraturan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Pasal 59 ayat (2) :
Penggeledahan terhadap
rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1),
penyidik/penyidik pembantu wajib :
a.
Melengkapi
administrasi penggeledahan;
b.
Memberitahukan
ketua lingkungan setempat tentang kepentingan penggeledahan;
c.
Memberitahukan
penghuni tentang kepentingan penggeledahan;
d.
Menunjukkan
surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
e.
Melakukan
penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti,
sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi;
f.
Melakukan
penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan;
g.
Dalam
hal petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk
mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi
dari warga setempat/ketua lingkungan;
h. Setelah melaksanakan
penggeledahan penyidik/penyidik pembantu menyampaikan ucapan terima kasih dan
mohon maaf; dan
i.
Dalam
waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah, harus
dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni
rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 33 ayat (4) :
Setiap kali memasuki rumah harus
disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam
hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
Pasal 34 ayat (2) :
Dalam hal penyidik melakukan
penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan
memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda
yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang
berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh
persetujuannya.
Pasal 39 ayat (1) :
(1) Yang dapat
dikenakan penyitaan adalah:
a.
benda
atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b.
benda
yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkannya;
c.
benda
yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d.
benda
yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e.
benda
lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.
4.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2012 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana
Pasal 60 ayat (1) :
Penyitaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu
terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang
ditangani untuk kepentingan penyidikan.
Pasal 39 ayat (1) KUHAP :
Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
a.
Benda
atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b.
Benda
yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkannya;
c.
Benda
yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d.
Benda
yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e.
Benda
lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.
5.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal
11 ayat (1) huruf i :
“Setiap petugas/anggota Polri dilarang
melakukan : (i) melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang
tidak berdasarkan hukum“;
Pasal 33 ayat (2) huruf (f) dan huruf
(i) :
Dalam
melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang :
(f) Melakukan penggeledahan dengan cara
berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak
yang digeledah;
(i) Bertindak arogan atau tidak menghargai harkat
dan martabat orang yang digeledah;
6.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 D ayat (1) :
Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28 G :
(1)
Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.
(2)
Setiap
orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28 I ayat (1) :
Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
7.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 3 ayat (2) :
Setiap orang berhak
atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
Pasal 4 :
Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan
persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun dan oleh siapapun…”
Pasal 5 ayat (1) :
Setiap orang diakui
sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta
perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum…”
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 3 :
Perlindungan anak bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Pasal 4 :
Setiap anak berhak untuk dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Pasal 11 :
Setiap anak berhak untuk
beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan diri.
Pasal 16 ayat
(2) :
Setiap anak berhak untuk
memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
9.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 34 ayat (2) huruf (c) :
Dalam
melakukan tindakan penyitaan barang bukti, petugas wajib : (c). memberitahu
tujuan penyitaan kepada pemilik;
Berdasarkan
uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami berharap Yth. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dapat
menindaklanjuti laporan kami ini untuk selanjutnya dapat melakukan tindakan
sebagaimana mestinya.
Demikian
laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.
Jakarta, 03 Juli 2013
Kuasa Hukum PELAPOR
( FIDELIS ANGWARMASSE, SH. )
Tembusan
disampaikan :
1.
Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2.
Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
;
3.
Yth. Ketua Komisi Kepolisian Republik Indonesia di
Jakarta ;
4.
Yth. Komisi III DPR RI di Jakarta ;
5.
Yth. Klien.
6.
Arsip
Tidak ada komentar:
Posting Komentar